RIbuan orang di Jerman protes kebijakan energi pemerintah

Berlin (ANTARA) - Ribuan orang di seluruh Jerman turun ke jalan, Sabtu (20/9), menuntut pelindungan iklim yang lebih ketat.

Diorganisir oleh Fridays for Future, protes tersebut menuntut penghentian segera semua proyek gas alam baru di Jerman.

"Sementara krisis iklim menghancurkan mata pencaharian di seluruh dunia, pemerintah Jerman justru semakin memperparahnya," demikian pernyataan Fridays for Future.

Menurut kelompok tersebut, lebih dari 50 ribu orang berpartisipasi di lebih dari 80 kota di Jerman. Sebanyak 4.300 peserta berada di ibu kota Berlin dan 5.000 di Hamburg. Di Munich, polisi melaporkan sekitar 1.500 demonstran.

Plakat-plakat menyerang, antara lain, Menteri Energi Jerman Katherina Reiche atas kebijakan energinya.

Koalisi pemerintah sayap kanan-tengah yang terdiri dari Partai Kristen Demokrat dan Sosial Demokrat bertujuan untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas hingga 20 gigawatt hingga 2030.

Mereka dimaksudkan untuk turun tangan selama penghentian penggunaan batu bara ketika energi terbarukan gagal memenuhi permintaan listrik -- misalnya, selama "masa tenang" ketika tidak ada matahari dan angin.

Dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran publik hr, Carla Reemtsma, juru bicara Fridays for Future, menuduh pemerintahan federal sengaja meresahkan warga dan memicu sentimen anti-pelindungan iklim.

"Mereka secara aktif menebar keraguan tentang kelayakan dan kegunaan proyek ini, meskipun konsensusnya cukup jelas: Kita harus menjauh dari bahan bakar fosil," ujarnya.

Sebagai mantan pelobi gas, Reiche memperpanjang model bisnis yang merusak iklim dan mahal, tambah Reemtsma.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Ratusan ribu warga demo di Jerman menentang partai anti-imigran AfD

Baca juga: Menteri Pendidikan Jerman tolak mundur terkait demo Gaza

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.