Puluhan Merchant di Jepang Sudah Bisa Terima Pembayaran QRIS Pakai Platform Ini

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan perwakilan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP), baru saja meluncurkan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara di Jepang, pada 17 Agustus 2025.

PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) sebagai salah satu penyedia jasa solusi sistem pembayaran digital yang mengadopsi QRIS di Jepang, menilai bahwa langkah ini merupakan peluang strategis menghadirkan UMKM Indonesia sebagai wajah bangsa di kancah internasional.

"Langkah ini memperlihatkan komitmen kuat kami untuk memberdayakan UMKM Indonesia agar semakin percaya diri bersaing di pasar internasional," ujar CEO Netzme, Vicky G. Saputra, dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Ia menyebut QRIS bukan kanya sebuah alat transaksi, tetapi merupakan pintu gerbang bagi pelaku usaha lokal untuk meraih peluang bisnis yang lebih besar dan menjangkau pasar global.

Saat ini, sudah ada 35 merchant di Jepang yang bisa menerima pembayaran QRIS melalui jaringan JPQR Global. Para merchant terbaik tersebut akan diajak merasakan langsung pengalaman bertransaksi dengan QRIS Antarnegara menggunakan netzme pay.

Puluhan merchant yang terpilih merupakan hasil kolaborasi dengan Mitra10, Olsera, Atria, Jakpreneur, serta merchant netzme yang aktif pengguna QRIS Soundbox Netzme.

Sebelumnya, Netzme menjadi salah satu first mover PJP QRIS Antarnegara di Singapore, Thailand, dan Malaysia.

Ke depan, jangkauan merchant di Jepang akan terus diperluas. Selanjutnya, implementasi juga akan diperluas ke Indonesia, sehingga masyarakat Jepang dapat bertransaksi menggunakan QRIS Indonesia dengan aplikasi pembayaran dari negaranya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan, Indonesia kembali menorehkan langkah penting dalam sejarah sistem pembayaran nasional melalui inovasi yang memudahkan transaksi lintas negara.

"Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

"Pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi dimaksud adalah QRIS Antarnegara," tambah dia.

Hingga Juni 2025, Bank Indonesia mencatat implementasi QRIS Antarnegara telah menunjukkan hasil yang membanggakan.

Kerjasama QRIS Antarnegara dengan Thailand tercatat mencapai 994.890 transaksi dengan nominal sebesar Rp 437,54 miliar sejak diluncurkan pada Agustus 2022.

Volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp 1,15 triliun sejak peluncurannya pada Mei 2023.

QRIS dengan Singapura pun telah mencatatkan 238.216 transaksi dengan nominal sebesar Rp 77,06 miliar. 

Setelah Jepang, BI menargetkan implementasi penuh layanan pembayaran lintas negara menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan Tiongkok dapat terealisasi pada akhir 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan kerja sama ini menjadi prioritas mengingat besarnya potensi transaksi masyarakat Indonesia di Tiongkok maupun sebaliknya. Saat ini, tahap uji coba atau sandboxing sudah berjalan sejak 17 Agustus lalu.

Menurut Filianingsih, skema yang akan diterapkan bersifat dua arah (two-way), yaitu inbound dan outbound. Artinya, warga Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok dapat bertransaksi menggunakan QRIS, sementara wisatawan maupun pebisnis asal Tiongkok di Indonesia bisa melakukan pembayaran dengan sistem serupa.

"Tapi kalau QRIS dengan Tingkok, dari awal 17 Agustus itu kita memang Sandboxing. Mudah-mudahan akhir tahun kita bisa implementasi QR Indonesia-Tiongkok dua sisi baik inbound maupun outbound," kata Filianingsih dalam konferensi pers RDG BI Agustus 2025, Rabu (20/8/2025).

Lebih lanjut, Filianingsih menekankan bahwa penerapan QRIS lintas negara tidak bisa dilakukan secara instan. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati, mulai dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antarbank sentral, kesepakatan antarindustri, pengembangan interlinking, sandboxing, hingga tahap implementasi penuh.