Jakarta, CNBC Indonesia - Thailand tengah menyiapkan langkah hukum terhadap mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan putranya yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Hun Manet. Bangkok menuduh keduanya melanggar kedaulatan negara melalui penggunaan kekuatan militer di wilayah perbatasan.
Melansir The Straits Times, Perdana Menteri sekaligus Wakil Perdana Menteri Thailand, Phumtham Vechayachai, mengumumkan rencana tersebut usai menghadiri rapat Dewan Keamanan Nasional pada 18 Agustus 2025.
"Meskipun negosiasi perbatasan masih berlangsung, pemerintah harus mengambil langkah hukum untuk melindungi warga negara Thailand serta properti publik dari dampak agresi militer," ujar Phumtham dalam konferensi pers di Bangkok, dikutip Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan Kepolisian Kerajaan Thailand bersama Komando Wilayah 3 Kepolisian Provinsi akan menjadi pusat penerimaan laporan dari masyarakat maupun instansi pemerintah. Seluruh pengaduan nantinya akan diteruskan ke Kantor Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti sebagai gugatan resmi.
Phumtham menegaskan, proses hukum ini sepenuhnya berada dalam yurisdiksi domestik. "Kami tidak akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional karena Thailand tidak mengakui kewenangan lembaga tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa gugatan akan diajukan dalam bentuk kasus penahanan sementara. Dengan demikian, surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan bila pihak yang dilaporkan memasuki wilayah Thailand.
"Jika pemerintah tidak bertindak, maka pejabat berisiko dituduh lalai dalam menjalankan tugasnya," jelas Phumtham.
Menanggapi pertanyaan wartawan soal kemungkinan penelusuran aset maupun jaringan keuangan politisi Kamboja di Thailand, termasuk Hun Sen, Phumtham mengatakan isu tersebut akan dipertimbangkan per kasus dan bukan untuk konsumsi publik.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kamboja terkait langkah hukum yang disiapkan pemerintah Thailand.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tetangga RI Dalam Ancaman Perang, Perbatasan Panas-Militer Bergeming