Di Balik Pertemuan Dasco-Megawati Sebelum Amnesti Hasto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap isi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Bali. Dasco bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui Megawati, yang saat itu didampingi oleh kedua anaknya, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, akhir Juli lalu.

Foto pertermuan tersebut diunggah di akun Instagram milik Dasco, yaitu  @sufmi_dasco pada Kamis, 31 Juli 2025. Saat dikonfirmasi, Dasco menjelaskan kedatangannya bersama Prasetyo bertujuan untuk menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Megawati.

"Pertama adalah ucapan selamat kongres karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar, termasuk para ketua umum (partai politik). Sehingga dalam kesempatan itu, Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra menitipkan pesan selamat kongres," kata Dasco di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 4 Agustus 2025. 

Wakil Ketua DPR ini mengatakan di kesemapatan tersebut, Prasetyo Hadi juga menyampaikan pesan khusus kepada Megawati, yaitu rencana pembangunan museum Bung Karno. Selain itu, Dasco sendiri menyampaikan perkembangan rencana revisi Undang-Undang Pemilu di DPR. Ia menyampaikan bahwa Badan Legislasi DPR menyepakati revisi UU Pemilu masuk daftar program legislasi nasional prioritas 2025 pada 18 November 2024. 

Pertemuan Dasco, Prasetyo dengan Megawati menjadi sorotan sebab berlangsung di saat PDIP akan menggelar kongres di Bali. Di saat yang sama, Presiden Prabowo memutuskan untuk memberi amnesti atau penghapusan hukuman kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto sebelumnya divonis tiga tahun enam bulan penjara dalam kasus dugaan suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum periode lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun hasil kongres PDIP di Bali memutuskan untuk kembali memilih Megawati sebagai ketua umum partai banteng periode 2025-2030. Saat berpidato, Megawati menegaskan posisi PDIP, yaitu bukan sebagai oposisi pemerintah dan tidak juga berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo.

 “PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati di hadapan peserta kongres PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, pada Sabtu, 2 Agustus 2025. 

Sebelumnya, DPR menyepakati untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Revisi undang-undang ini untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang berisi tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. 

Saat dikonfirmasi, Dasco tak mendetailkan pembahasannya dengan Megawati mengenai rencana revisi UU Pemilu tersebut. Ia hanya menjawab, "Beberapa hal yang terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu."

Ditemui terpisah, Prasetyo Hadi mengatakan kepala negara memikirkan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pemilu. Juru bicara Presiden ini mengatakan Presiden Prabowo memiliki beragam pemikiran, baik sebagai kepala pemerintahan maupun ketua umum Partai Gerindra. 

"Dalam kapasitas Beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra, tentu juga memiliki pandangan. Sehingga dalam komunikasi dengan pimpinan partai yang lain, salah satunya pasti juga membicarakan dan menyampaikan pandangan-pandangan tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks DPR, pada Senin, 4 Agustus 2025.

Politikus Partai Gerindra ini enggan mengungkapkan hasil kajian partainya tentang rencana perubahan Undang-Undang Pemilu tersebut. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan revisi UU Pemilu akan dilakukan secara kodifikasi, yaitu penggabungan aturan yang tersebar di beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang. Antara lain, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Korta, serta Undang-Undang Partai Politik.

Ia berharap perdebatan tentang putusan MK yang memisahkan pemilu itu tak menghalangi pembahasan revisi UU Pemilu. Apalagi DPR menyepakati RUU Pemilu masuk dalam prolegnas 2025. 

"Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan dan ramu di penyusunan (RUU) itu, termasuk di pembahasan," kata Zulfikar di Kompleks DPR, pada Rabu, 16 Juli 2025.