Aktivis Muda Apresiasi Program Strategis, Soroti Tantangan Sektor Pangan dan Sosial

ALIANSI Pemuda Rakyat dan Petani Muda Menggugat bersama Ruang Damai dan Perhimpunan Tani Muda Indonesia (PTMI) menggelar Rembuk Warga Nasional bertema Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta. Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus ajang apresiasi dan kritik konstruktif terhadap capaian serta tantangan pemerintahan dalam satu tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sepanjang setahun terakhir, pemerintahan Prabowo–Gibran mencatat sejumlah capaian strategis. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen, tertinggi di antara negara anggota G20. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut menargetkan 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan dukungan produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton dan cadangan hingga 4 juta ton per Agustus 2025.

Selain itu, pemerintah juga telah merenovasi ribuan sekolah dan menggagas pendirian 100 Sekolah Rakyat serta 80.000 koperasi desa untuk memperkuat pemerataan pendidikan dan ekonomi. Di sektor pertahanan, pembentukan komando baru TNI dinilai memperkuat sistem keamanan nasional di tengah ancaman nonkonvensional seperti disinformasi dan fluktuasi harga pangan global.

Direktur Eksekutif Ruang Damai sekaligus Koordinator Aliansi Pemuda Rakyat dan Petani Muda Menggugat, Zainal Abidin, menilai pemerintah telah meletakkan pondasi penting dalam satu tahun pertama meski masih ada sektor yang belum optimal.

"Pemerintahan Prabowo–Gibran telah berhasil membangun pondasi penting dalam satu tahun ini. Ada banyak capaian, namun tantangan tetap menanti di setiap sektornya,” ujarnya.

Zainal menekankan pentingnya penyelesaian disparitas harga hasil panen agar swasembada pangan benar-benar terwujud. Ia juga mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan nasional serta menekan ancaman terorisme. Ketua Umum PTMI Muhammad Risal menilai pemerintahan Prabowo menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ia berharap pemerintah menetapkan sentra lumbung pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan lahan produktif.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Rumadi Ahmad, menegaskan arah pembangunan nasional terangkum dalam delapan fokus Asta Cita, mulai dari penguatan ideologi Pancasila hingga pemajuan hak asasi manusia. Menurut Rumadi, program MBG bukan sekadar kebijakan pangan, melainkan bentuk pemenuhan hak anak atas gizi dan tumbuh kembang yang sehat. Ia juga menyoroti langkah reformasi BUMN menjadi Danantara serta reposisi Kementerian BUMN sebagai upaya efisiensi birokrasi.

“Kita masih punya harapan besar bahwa pemerintah ini akan berhasil di masa yang akan datang, asalkan fondasi yang sudah diletakkan dapat dieksekusi dengan baik oleh mesin birokrasi,” ujarnya.

Sosiolog Universitas Indonesia, Dr Ida Ruwaida, menilai evaluasi satu tahun pemerintahan bersifat formatif dan perlu dilihat sebagai proses pembelajaran. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik yang substantif serta orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada well-being, bukan semata kesejahteraan material. Ida juga menyoroti meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental di kalangan mahasiswa yang mencerminkan melemahnya kohesi sosial. Ia menegaskan pembangunan sosial harus menjadi inti arah pembangunan nasional dengan fokus pada pembentukan generasi muda yang tangguh dan berdaya.

Pengamat terorisme Muhammad Syauqillah mengingatkan perubahan peta ancaman global, dengan pergeseran pusat aktivitas terorisme ke Afrika. Indonesia, menurutnya, kini berada di peringkat 45 dunia dalam kategori low impact.

“Zero terror attack bukan berarti aman. Ancaman ideologi ekstrem di dunia maya justru makin masif,” ujarnya.

Syauqi menyoroti pola rekrutmen ekstremisme yang kini banyak dilakukan melalui game online dan media sosial tertutup. Ia mendorong penerapan pasal-pasal baru dalam KUHP untuk menindak penyebaran ideologi ekstrem serta mengingatkan masyarakat agar menyalurkan donasi hanya melalui lembaga resmi seperti Baznas atau LAZISNU.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di kisaran 80-83 persen. Stabilitas ekonomi dan pengelolaan fiskal dinilai menjadi faktor utama tingginya kepercayaan masyarakat. Ia menilai kebijakan fiskal seperti pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Sentral ke lima bank BUMN berdampak positif terhadap perputaran ekonomi nasional.

"Approval rating boleh tinggi, tapi pemerintah harus terus jaga trust publik dengan komunikasi yang cerdas dan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Ali Rif’an. (E-4)