London (ANTARA) - Kelompok The Greens/Aliansi Bebas Eropa (EFA) di Parlemen Eropa pada Kamis menyuarakan kekhawatiran atas "kelambanan Uni Eropa yang terus berlanjut" atas isu Gaza, dan mendesak para pejabat tinggi untuk bertindak segera guna menegakkan hukum internasional.
Dalam surat terbuka kepada Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas, kelompok itu menyatakan "keprihatinan mendalam" atas tanggapan tidak memadai dari blok "dalam menghadapi bencana di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki."
Mengingat krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, di mana kelaparan digunakan sebagai "metode perang", Kelompok Greens mengatakan Israel sedang memajukan rencana mengusir seluruh penduduk Gaza dan menduduki wilayah tersebut, "yang jelas-jelas melanggar hukum internasional."
"Situasi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai keadaan darurat belaka: ada bukti nyata bahwa genosida sedang terjadi di Gaza," demikian bunyi surat tersebut.
Kelompok tersebut menuduh para pemimpin Uni Eropa gagal merespons "dengan urgensi dan tekad yang dituntut oleh perjanjian, nilai-nilai, dan tanggung jawab kami."
Sembari mengkritik bahwa perjanjian asosiasi Uni Eropa dengan Israel masih berlaku, tanpa embargo senjata atau sanksi yang dijatuhkan, mereka memperingatkan bahwa posisi moral blok tersebut "semakin melemah setiap harinya."
"Parlemen Eropa secara konsisten menuntut tindakan tegas. Sekaranglah saatnya untuk merespons," demikian bunyi surat tersebut.
Kelompok Greens/EFA mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk segera menangguhkan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, menghentikan proyek penelitian Horizon Eropa, dan mengadopsi sanksi yang ditargetkan terhadap otoritas Israel.
Mereka juga menuntut akses kemanusiaan tanpa hambatan dan pemulihan penuh mandat dan pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
Surat tersebut meminta para pemimpin Uni Eropa untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, dengan "langkah-langkah politik konkret" menjelang Sidang Umum PBB pada September.
"Kita tak bisa lagi menunda. Kita tak bisa lagi menanggung pertumpahan darah. Sejarah tak akan memaafkan kebisuan dalam menghadapi penderitaan dan impunitas massal," demikian bunyi surat itu.
"Uni Eropa harus bertanggung jawab dan bertindak sekarang."
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh anggota Parlemen Eropa Iratxe Garcia Perez, Bas Eickhout, Terry Reintke, Manon Aubry, dan Martin Schirdewan.
Sumber: Anadolu
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.