Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen pada Agustus 2025.
Menurut dia, keputusan tersebut menunjukkan komitmen BI menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
“Langkah ini memberi sinyal positif untuk memperkuat daya dorong perekonomian, terutama melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan pembiayaan investasi,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Jumat.
Namun dia menekankan bahwa efektivitas penurunan suku bunga harus benar benar dirasakan masyarakat.
Dia menilai, kebijakan moneter tidak boleh berhenti di level makro, tetapi harus sampai pada sektor riil dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“Daya beli masyarakat kita masih belum sepenuhnya pulih, terutama karena tekanan harga pangan dan energi. Oleh karena itu, penurunan bunga harus membantu menurunkan biaya kredit konsumsi rumah tangga sehingga masyarakat bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.
Misbakhun juga menekankan pentingnya akses pembiayaan murah untuk UMKM dan sektor informal. Menurutnya, kedua sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi rakyat yang perlu mendapatkan prioritas dari kebijakan pelonggaran moneter.
“BI bersama perbankan perlu memastikan bahwa UMKM dan pelaku usaha kecil benar-benar bisa menikmati bunga kredit yang lebih rendah. Jangan sampai penurunan suku bunga hanya terasa di sektor besar, sementara usaha kecil tetap terbebani bunga mahal,” jelasnya.
Misbakhun berharap kebijakan yang di ambil BI dapat berdampak jangka panjang dan memperkuat perekonomian Indonesia.
Dia juga memastikan Komisi XI DPR akan terus mengawal kebijakan moneter agar efektif mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi kepentingan rakyat.
“Penurunan suku bunga ini harus dirasakan langsung oleh rakyat, baik oleh pelaku UMKM maupun rumah tangga kelas menengah ke bawah. Itulah ukuran keberhasilan kebijakan moneter yang sesungguhnya,” kata dia.
Baca juga: BI: Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas
Baca juga: DPR menargetkan revisi UU P2SK rampung tahun 2025 ini
Pewarta: Walda Marison
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.