Kemlu RI evakuasi belasan WNI dari Nepal menyusul kerusuhan besar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa sejumlah 18 warga negara Indonesia (WNI) telah berhasil dievakuasi dari Nepal menyusul gangguan keamanan akibat kerusuhan besar yang melanda negara tersebut.

Menurut pernyataan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Kamis, para WNI tersebut dipulangkan dengan pendampingan tim pelindungan WNI dari Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, Kamis.

Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (12/9).

Kemlu RI mencatat 18 WNI tersebut berasal dari berbagai instansi, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, lembaga GIZ Indonesia dan asosiasi hydro, serta Universitas Indonesia.

Sebagian besar anggota rombongan tersebut berada di Kathmandu untuk mengikuti agenda kerja sama energi terbarukan Indonesia-Nepal-Jerman “3rd Exchange of Renewable Energy Mini-grids in South-South and Triangular Cooperation” (ENTRI) yang berlangsung pada 8—12 September 2025.

Selain peserta agenda kerja sama tersebut, ada pula sejumlah WNI dalam kelompok repatriasi tersebut yang sedang berwisata di Nepal saat kerusuhan terjadi.

Menurut hasil penelusuran tim pelindungan WNI di Nepal, sebagian besar WNI sedang berada di Kathmandu. Sementara beberapa WNI lainnya sedang berada di Pokhara dan Lumbini.

Baca juga: Apakah Nepal negara komunis? Ini faktaknya

Kemlu RI menegaskan bahwa tim pelindungan WNI dari Kemlu dan KBRI Dhaka, yang diakreditasikan ke Nepal, akan terus bertahan di negara tersebut untuk memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan kepulangan WNI dengan selamat.

Secara terpisah, Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Hartyo Harkomoyo mengatakan pada Kamis bahwa pihaknya terus menjaga komunikasi dengan seratusan WNI di Nepal untuk memastikan keselamatan mereka.

“Saat ini KBRI Dhaka secara intensif terus menjalin komunikasi dengan 134 WNI yang ada di sana, baik yang sedang menetap atau tujuan-tujuan tertentu untuk berkunjung di sana maupun yang tergabung dalam delegasi pertemuan internasional di Kathmandu,” kata Hartyo saat ditemui di Kantor Kemlu RI.

Protes terhadap korupsi di pemerintahan serta pelarangan media sosial populer di Nepal yang merebak pada Senin (8/9) berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan massal yang mengakibatkan 31 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Buntut kerusuhan tersebut, pemerintahan Nepal ambruk usai Perdana Menteri Sharma Oli mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Ram Chandra Paudel yang langsung mempersiapkan pembentukan pemerintahan baru.

Baca juga: Apa yang sebenarnya menjadi pendorong kerusuhan di Nepal?

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.