13 hours ago
5
Jakarta (ANTARA) - Gelombang protes besar-besaran yang melanda Nepal dalam beberapa hari terakhir memicu perdebatan di media sosial mengenai sistem politik negara tersebut. Sebagian warganet dari berbagai negara di X menyebut unjuk rasa yang menelan sedikitnya 22 korban jiwa itu berhasil meruntuhkan pemerintahan “komunis” di Nepal yang korup. Namun, benarkah Nepal adalah negara komunis?
Faktanya, Nepal bukanlah negara komunis. Sejak 2008, Nepal resmi menjadi sebuah Republik Federal Demokratik Sekuler dengan sistem politik multipartai. Meskipun partai-partai komunis memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Nepal dan bahkan beberapa kali memimpin pemerintahan, negara tersebut tidak menganut sistem komunisme satu partai seperti Tiongkok atau Korea Utara.
Latar belakang politik Nepal
Nepal mengalami sejarah politik yang bergejolak dalam dua dekade terakhir. Negara yang dahulu merupakan kerajaan Himalaya itu sempat dilanda perang saudara selama 10 tahun (1996–2006) antara pemerintah dan kelompok Maois. Konflik tersebut menewaskan lebih dari 17 ribu orang dan berakhir dengan dihapuskannya sistem monarki.
Pada 2008, Nepal mendeklarasikan diri sebagai republik federal. Dalam pemilu pertamanya, Partai Komunis Nepal (Maois) meraih kemenangan signifikan, meski tidak mayoritas. Sejak saat itu, politik Nepal didominasi oleh partai-partai berlabel “komunis” seperti Partai Komunis Nepal (Unified Marxist–Leninist/CPN-UML) dan Partai Komunis Nepal (Maoist Centre).
Namun, dominasi partai berhaluan kiri ini tidak serta-merta menjadikan Nepal sebagai negara komunis. Para pemimpin Maois, termasuk tokoh terkenal Prachanda, secara resmi menyatakan dukungan pada sistem demokrasi multipartai dan ekonomi pasar yang berorientasi sosialisme.
Baca juga: Korban tewas akibat protes kekerasan di Nepal melonjak menjadi 31
Hasil pemilu terakhir menunjukkan mayoritas kursi parlemen memang dikuasai partai-partai komunis, meski sering terpecah karena konflik internal. Bahkan, partai komunis kerap membentuk koalisi dengan partai lain, termasuk Nepali Congress yang berhaluan sosial-demokrat.
Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dari CPN-UML sempat memimpin pemerintahan sejak 2018, namun koalisi politik yang rapuh menyebabkan pergantian kepemimpinan berulang kali. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa meski berlabel komunis, praktik politik di Nepal jauh dari sistem satu partai.
Sistem politik Nepal saat ini
Jadi, jika ada narasi bahwa Nepal merupakan negara komunis, jawabannya tegas tidak. Nepal saat ini adalah negara demokratis dengan sistem parlementer. Pemerintahannya terbentuk melalui pemilu multipartai, bukan melalui ideologi tunggal komunis.
Kendati demikian, pengaruh komunisme tetap terasa kuat dalam wacana politik Nepal, khususnya di kalangan partai-partai besar. Akan tetapi, praktik sehari-hari di Kathmandu dan kota besar lainnya menunjukkan Nepal lebih menyerupai negara dengan ekonomi campuran—pasar bebas dengan intervensi negara—ketimbang negara komunis.
Nepal bukan negara komunis, melainkan sebuah republik federal demokratis dengan kehidupan politik yang kompleks. Kehadiran partai-partai komunis yang dominan memang kerap menimbulkan persepsi keliru, tetapi secara konstitusional Nepal tetap menganut sistem demokrasi.
Baca juga: Mengenal Nepal lewat rasa, ini 7 kuliner tradisional yang khas
Baca juga: Militer Nepal tegaskan komitmen pada nilai-nilai demokrasi
Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
English (US) ·