Kabul (ANTARA) - Pemerintah Afghanistan menolak tegas seruan terbaru Amerika Serikat (AS) untuk merebut kembali Pangkalan Udara Bagram, menegaskan komitmen kuatnya terhadap kedaulatan nasional, dan mendesak Washington untuk menghormati kesepakatan dalam Perjanjian Doha 2020 untuk tidak melakukan campur tangan militer, demikian pernyataan yang dirilis pada Minggu (21/9).
"Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berlandaskan pada kebijakan luar negeri yang seimbang serta berorientasi pada ekonomi, Emirat Islam Afghanistan berupaya menjalin hubungan konstruktif dengan semua negara berdasarkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan," ujar Hamdullah Fitrat, wakil juru bicara pemerintah Afghanistan, dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun X resminya.
Namun, pernyataan tersebut menyoroti bahwa kemerdekaan dan integritas teritorial Afghanistan tetap menjadi prioritas utama dalam semua hubungan bilateral, terutama dengan AS.
"Perlu diingat bahwa, berdasarkan Perjanjian Doha, AS berjanji 'tidak akan menggunakan atau mengancam dengan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Afghanistan, serta tidak akan campur tangan dalam urusan dalam negerinya'."

Pemerintah Afghanistan menyerukan agar Washington menepati komitmen-komitmen tersebut.
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden AS Donald Trump di London pada Kamis (18/9), saat dia menyatakan niat untuk "merebut kembali" Pangkalan Udara Bagram.
Para pejabat Afghanistan langsung mengecam pernyataan tersebut. Mullah Tajmir Jawad, wakil pertama Direktorat Jenderal Intelijen Afghanistan, menanggapi seruan AS yang akan merebut kembali pangkalan udara strategis itu dengan mengatakan bahwa pemerintah Afghanistan akan mempertahankan sistem yang ada saat ini.
Pangkalan Udara Bagram, yang terletak sekitar 50 kilometer di utara Kabul, menjadi pusat operasi AS dan NATO dalam perang yang berlangsung selama dua dekade.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.