Zulhas Bilang Ada yang Keliru dengan Kebijakan Pangan RI, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui ada kekeliruan dalam kebijakan pangan nasional, yang membuat Indonesia kalah bersaing dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Padahal, Indonesia memiliki lahan dan sumber daya yang jauh lebih besar.

"Bayangkan, kita impor beras dari mana? Thailand dan Vietnam, yang penduduknya lebih sedikit, wilayahnya lebih sedikit, tapi produktivitasnya luar biasa," ujar Zulhas dalam acara Agri Food Summit 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Berarti kan kita ada sesuatu yang keliru, kita lahan lebih luas, penduduk lebih banyak, tetapi kita tidak mampu memproduksi seperti teman-teman tadi," sambungnya.

Menurut Zulhas, pangan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, kedaulatan pangan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa.

"Pangan itu kan hak asasi, hak dasar warga negara untuk dapat pangan yang sehat, yang terjangkau, sesuai dengan pilihan masing-masing. Dan tidak ada negara di dunia yang tidak berdaulat di bidang pangan menjadi negara maju, itu nggak ada," tegasnya.

Zulhas menilai, Indonesia sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Keunggulan komparatif sebagai negara tropis membuat berbagai komoditas pertanian bisa tumbuh subur sepanjang tahun. Namun, lemahnya arah kebijakan selama beberapa dekade terakhir membuat sektor pangan tertinggal.

"Selama 28 tahun kita reformasi, ada sesuatu yang dirasa perlu diluruskan. Negara harus kuat. Dulu masa Orde Baru kita disebut macan Asia, nggak kalah dengan Tiongkok. Kalau Thailand, Vietnam, Malaysia di bawah kita pada masa itu. Tapi 28 tahun reformasi, kita tertinggal," kata dia.

Untuk itu, katanya, Presiden Prabowo Subianto kini menjadikan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama. Misi besar itu mencakup upaya mewujudkan swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

"Bicara pangan selain hak dasar, itu menyangkut nasib sepertiga penduduk rakyat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Kalau ini kita bisa selesaikan, maka kita akan menyelesaikan sepertiga masalah di tanah air, termasuk soal kemiskinan," ucap Zulhas.

Zulhas menyebut, kerja sama lintas kementerian menjadi kunci. "Alhamdulillah dengan super tim, karena ada Mentan (Menteri Pertanian), ada Menteri Kehutanan, ada Bulog, ada Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan semua lah tim kami, tentu dukungan penuh dari Bapak Presiden paling penting," tuturnya.

Meski belum sepenuhnya sesuai harapan, Zulhas mengungkapkan capaian yang menggembirakan pada tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas beras nasional meningkat 12,62% dibandingkan tahun lalu, dengan total produksi 33,19 juta ton proyeksi hingga November. Sementara produksi jagung naik 8,26% menjadi 14,54 juta ton.

"Tahun lalu kita impor beras 4,52 juta ton. Ini angka-angka, kita tidak kira-kira, tidak mengada-ngada, ini fakta. Tahun ini itu tidak ada angka (impor) nya, kosong," ujarnya.

Dengan peningkatan produksi dan tanpa impor, Zulhas mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras.

"Kalau produksi kita meningkat, impor tidak kita lakukan, maka kita sudah kategori surplus tahun ini. Bahkan, kita perkirakan sampai akhir Desember mendatang, kira-kira surplus 4 juta ton," katanya.

"Jadi, kita sudah bisa mengatakan tahun ini kita swasembada beras," pungkas Zulhas.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Pemerintah Mau Rombak Aturan Swasembada Gula, Ini Poin-poinnya