MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah unggahan video yang menyebut guru sebagai beban negara merupakan pernyataan resmi dari dirinya. Melalui akun media sosial Instagram @smindrawati, ia menyatakan video tersebut hoax.
Sebab, dia mengatakan, pada pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, 7 Agustus lalu, tidak ada pernyataan yang terlontar ihwal guru adalah beban negara. "Video yang beredar luas hoax, hasil deepfake," kata Sri dalam unggahan di akun @smindrawati, dilihat Tempo pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sri melanjutkan unggahan video itu diambil dari beberapa potongan video saat ia berpidato. Karenanya, Sri mengajak agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial. "Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara," ujar dia.
Deepfake, merupakan upaya memanipulasi konten digital dengan menggunakan akal imitasi atau AI sehingga terlihat amat nyata. Teknologi ini memungkinkan pengunggah untuk memproduksi konten digital yang menyerupai orang sungguhan.
Adapun, pada pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Sri sempat menyampaikan ihwal bahasan rendahnya gaji guru dan dosen di media sosial.
"Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri seperti dikutip dari YouTube Institut Teknologi Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.
Bendahara Negara itu mengatakan, persoalan rendahnya gaji guru dan dosen menimbulkan pertanyaan. "Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," ucap dia.
Kendati begitu, dia tak menjelaskan ihwal partisipasi masyarakat yang dimaksud. Pernyataan terkait gaji guru dan dosen ini disampaikannya saat membahas anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 724,3 triliun pada 2025.
Pemerintah membagi dana pendidikan dalam tiga kluster. Gaji guru dan dosen masuk pada kluster kedua anggaran pendidikan. Kluster pertama adalah dana yang dialokasikan untuk benefit bagi murid dari sekolah dasar hingga mahasiswa. Sedangkan kluster ketiga untuk pembangunan infrastruktur.
Anggaran bagi guru dan dosen, kata Sri, digunakan untuk belanja mulai dari gaji sampai tunjangan kinerja (tukin). Dalam paparan Sri mengatakan tunjangan profesi guru non-PNS diberikan kepada 477,7 ribu guru. Sedangkan sertifikasi ditujukan kepada 666,9 ribu guru.
Dana pendidikan juga dialokasikan untuk berbagai program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa.
Lalu, bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta pelajar, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ke hampir 200 kampus negeri. Anggaran juga dipakai untuk beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran.
Sri Mulyani belum menjawab pesan pertanyaan terkait alasananya mematikan kolom komentar di akun Instagram. Hingga laporan ini dimuat, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukan notifikasi dua centang abu alias terkirim saja.
Pilihan Editor: Jumlah Guru Cukup Tapi Tak Merata. Mengapa?