KINERJA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia mendapat skor terendah dalam survei yang dirilis oleh Indostrategi. Adapun lembaga riset tersebut menggelar survei seputar kinerja kementerian Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam setahun pemerintahan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam survei ini, Indostrategi menggunakan metode penilaian dengan skala 0 hingga 5. Skala penilaian terbagi menjadi tiga, yakni kategori kinerja buruk dengan nilai 0,00 -2,00; kinerja sedang 2,01 - 4,00; dan kiinerja baik 4,01 - 5,00.
Dari total 47 kementerian di kabinet Prabowo, survei Indostrategi menempatkan Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nilai 2,79; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2,77; dan Kementerian ESDM 2,47 pada posisi terbawah.
Laporan riset Indostrategi menyatakan isu lingkungan serius menjadi faktor negatif dalam kinerja Kementerian ESDM. “Banyak tambang merusak ekosistem (misalnya kasus Raja Ampat), sementara kebijakan ESDM sering mengorbankan aspek keberlanjutan,” tulis laporan Indostrategi dikutip pada Ahad, 19 Oktober 2025.
Lalu, yang juga menjadi catatan adalah transisi energi bersih dianggap lamban, ketergantungan pada batu bara masih tinggi, hingga peta jalan atau roadmap energi hijau belum jelas. Kemudian, laporan menyatakan subsidi energi tidak tepat sasaran dan sering menyebabkan inefisiensi fiskal serta distorsi harga.
Faktor negatif lainnya adalah sistem informasi dan data sektor energi, mineral, dan batu bara (minerba) lemah yang menyebabkan tumpang tindih perizinan, celah korupsi, dan lemahnya pengawasan penerimaan negara.
Kasus korupsi dan oligarki pertambangan juga dianggap menurunkan kredibilitas kebijakan hilirisasi. Survei juga menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian lemah, terutama dalam tata kelola lahan, kehutanan, dan minerba. “Kinerja komunikasi publik Menteri ESDM dinilai retoris dan tidak diimbangi eksekusi konkret di lapangan,” tulis laporan itu.
Adapun faktor positif dalam kinerja Bahlil di Kementerian ESDM adalah program hilirisasi minerba, terutama nikel untuk industri baterai kendaraan listrik, dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar Indonesia di pasar global. Kebijakan satu pintu impor BBM juga dianggap menjadi langkah administratif penting untuk efisiensi distribusi energi .
Faktor positif selanjutnya adalah penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai berjalan untuk mengurangi tambang ilegal. Kebijakan energi nasional juga disebut telah mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alam. “Produksi minyak dan gas meningkat di beberapa blok strategis meskipun belum signifikan secara nasional,” kata laporan Indostrategis.
Menurut Direktur Riset Indodtrategi Ali Noer Zaman pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membengkak dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian.
Apalagi, kata Ali, Prabowo memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Ali menilai publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. “Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras,” kata Ali Noer.
Survei Indostrategi ini dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling. Jumlah narasumber 424 orang tersebar di 34 provinsi.
Penilaian survei dilakukan juga pada sumber-sumber berita, dokumen pemerintah, dan analisis para pengamat/akademisi. Ada sepuluh orang ahli dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang memberikan informasi, pandangan, dan masukan atas data yang telah terkumpul dalam sebuah diskusi kelompok terpumpun.