Realisasi Wajib Belajar 13 Tahun Butuh Dukungan Kuat Semua Pihak

Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kupang.(Dok. Antara)

UPAYA merealisasikan wajib belajar 13 tahun membutuhkan kolaborasi yang kuat dan konsisten dari sejumlah pihak terkait dalam mewujudkannya.

"Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/9).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Minggu (21/9), mengatakan, untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun akan direalisasikan satu desa satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Selain itu juga akan didorong secara konsisten peningkatan kualitas guru-guru PAUD di tanah air.

Menurut Lestari, dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di tanah air.

Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sosialisasi terkait program yang akan direalisasikan harus segera dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun dukungan dari semua pihak.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian penting untuk menyukseskan program tersebut.

Pemanfaatan potensi SDM lokal di setiap PAUD yang akan dibangun, menurut Rerie, harus menjadi perhatian dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya mewujudkan satu desa satu PAUD mendapatkan dukungan semua pihak, sehingga bisa direalisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. (H-3)