Politisasi TNI-Polri kian Menguat di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan(ANTARA FOTO/Riza)

PENGAMAT politik dari Exposit Strategic Arif Sutanto menilai pemerintahan Prabowo Subianto tengah memperkuat pola politisasi TNI dan Polri yang justru berpotensi mempersempit ruang demokrasi.

Menurut Arif, sejak awal pemerintahan, Prabowo tampak mengandalkan dukungan dari jaringan lama di tubuh militer dan kepolisian. Namun, langkah tersebut disebutnya menimbulkan masalah baru karena berpotensi menumbuhkan loyalitas ganda.

"TNI dan Polri masih kuat dengan pengaruh jaringan era Jokowi. Bahkan, sebagian elitenya memiliki loyalitas ganda,” ujarnya dalam diskusi bertajuk 1 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia Emas Atau Cemas? pada Minggu (19/10). 

Arif menilai hal itu akan menyulitkan Prabowo untuk benar-benar mengendalikan institusi keamanan. Selain itu, Arif mengkritik pelibatan aparat dalam urusan non-profesional seperti proyek ketahanan pangan dan penanganan demonstrasi dengan kekerasan.

"Mengandalkan TNI-Polri untuk urusan politik itu jelas tidak profesional," tuturnya.

Arif menilai, langkah tersebut mengulang kesalahan masa lalu dengan menghidupkan kembali pola negara kuat yang justru melemahkan masyarakat sipil. "Kebebasan sipil makin menyempit. Pendekatan negara kuat ini sedang menyempurnakan kerusakan demokrasi yang sudah dimulai di era Jokowi," kata dia. 

Ia menambahkan, penguatan kekuasaan yang bertumpu pada aparat keamanan tanpa reformasi struktural justru akan memperburuk kualitas demokrasi Indonesia. "Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan lewat politisasi aparat hanya akan mempercepat dekonsolidasi demokrasi," pungkas Arif. (Mir/M-3)