Pemkab Cirebon akan Perbaiki Fasilitas Umum yang Rusak Pasca Aksi Demo

Anggota polisi memasang police line di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. (MI/Nurul Hidayah)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berencana melakukan refocusing anggaran untuk mempercepat perbaikan sejumlah infrastruktur publik yang rusak.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi demonstrasi yang dilakukan Sabtu (30/8) lalu berujung anarkis. Sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan akibat dirusak oleh peserta aksi. Kerusakan terbesar terjadi di gedung DPRD dan taman Pataraksa yang berada di depan kantor bupati dan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah taman yang saat itu kebetulan dilewati oleh pendemo. “Kami tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Infrastruktur yang rusak tidak hanya aset fisik pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tutur Imron, Kamis (4/9).

Untuk itu, lanjut Imron, Pemkab Cirebon akan melakukan perbaikan. “Memang perbaikan membutuhkan biaya cukup besar,” tutur Imron. Padahal  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah tersusun dan sebagian besar telah dialokasikan untuk program prioritas.

Namun, lanjut Imron, pihaknya akan melakukan penghitungan ulang kemampuan keuangan daerah. “Kemungkinan besar akan ada refocusing anggaran agar proses perbaikan bisa segera berjalan,” tutur Imron.

Pemkab Cirebon hingga kini masih melakukan inventarisasi nilai kerugian. Namun, estimasi awal menunjukkan kebutuhan dana mencapai puluhan miliar rupiah.  “Kalau bicara gedung DPRD saja, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Belum lagi taman kota yang menjadi wajah Kabupaten Cirebon. Ini harus segera kita benahi karena menyangkut pelayanan dan kenyamanan masyarakat,” ucapnya.

Refocusing Anggaran
Dari sisi fiskal, APBD Kabupaten Cirebon 2025 menurut Imron, sebenarnya tidak terlalu longgar. Sebagian dana sudah terserap untuk belanja pegawai dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan desa.

Refocusing anggaran menjadi opsi paling realistis meski konsekuensinya ada sejumlah program yang ditunda. “Prinsipnya, kita ingin tetap menjaga keseimbangan fiskal. Perbaikan infrastruktur publik akibat kerusuhan ini sifatnya darurat. Maka, ada program lain yang mungkin kita alihkan dan tunda pelaksanaannya,” jelas Imron.

Imron juga  menambahkan, bahwa pemerintah daerah juga berencana mengajukan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat. Langkah ini diambil agar beban APBD daerah tidak terlalu berat. Kerusakan infrastruktur khususnya taman kota dan fasilitas publik dinilai bisa menimbulkan dampak lanjutan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. 

Imron mencontohkan Taman Pataraksa yang selama ini menjadi pusat keramaian dan destinasi berlibur keluarga pada akhir pekan. Pedagang kecil di sekitar area tersebut menggantungkan penghasilan dari keramaian pengunjung. “Kalau tamannya rusak dan tidak bisa digunakan, otomatis ekonomi rakyat kecil terganggu. Kita juga harus memikirkan itu. Karena itu, perbaikan taman dan fasilitas publik harus segera dilakukan, selain perbaikan gedung pemerintahan,” ungkap Imron.

Sementara itu, kerusakan terparah terjadi di gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Fasilitas ruang rapat, arsip, hingga sejumlah mebel baru hancur terbakar dan dijarah.  Kerusakan juga terjadi di Taman Pataraksa yang selama ini menjadi ruang publik keluarga.. Kerusakan di Taman Pataraksa terjadi pada area hijau, pagar pembatas, serta fasilitas bermain anak. Sejumlah taman jalan di kawasan protokol juga rusak karena amukan massa. (H-1)