Mentan Amran Siap Revitalisasi Pabrik Pupuk untuk Tingkatkan Kualitas

Ilustrasi(Antara)

Revitalisasi pabrik pupuk menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kemandirian produksi. Demikian disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, itu adalah arahan Presiden Prabowo Subianto yang wajib diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

“Kami tentu siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Revitalisasi pabrik pupuk akan kami dorong agar produksi lebih efisien, pasokan lebih stabil, dan harga lebih terjangkau bagi petani. Ini sejalan dengan semangat besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/10).

Sebagai langkah awal, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,2 juta ton untuk menghadapi musim tanam Oktober–Maret 2025/2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 259% dari ketentuan minimum stok yang dipersyaratkan pemerintah. Selain itu, terdapat pula 480 ribu ton pupuk non-subsidi yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan petani di luar alokasi subsidi.

Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis bahwa langkah revitalisasi ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Dengan sistem produksi pupuk yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan, diharapkan biaya produksi pertanian dapat ditekan dan kesejahteraan petani semakin meningkat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan langkah strategis ini ditempuh untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya distribusi, serta menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya perbaikan sistem produksi dan distribusi pupuk nasional agar mampu menjawab kebutuhan petani dengan cepat dan tepat.

“Menteri Pertanian diminta mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman, dan apabila memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki. Tujuannya agar jauh lebih efisien dan bisa menurunkan harga pupuk, harapannya meringankan para petani kita,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga mendukung penuh upaya Presiden Prabowo dalam menyediakan pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Langkah ini dinilai bisa berdampak besar terhadap kenaikan produksi dan juga kesejahteraan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin mengatakan, penyediaan pupuk adalah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Terutama untuk memenuhi unsur penting produksi agar selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada secara cepat dan singkat.

“Kami menyambut baik instruksi Presiden Prabowo yang meminta Mentan Amran memproduksi pupuk berkualitas tinggi tapi terjangkau oleh petani. Ini bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan,” ujar Usman.

Usman menjelaskan saat ini di pasaran telah beredar pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Di sisi lain pemerintah juga telah menetapkan harga pupuk bersubsidi sebesar Rp2.250/kg untuk urea, Rp2.300/kg untuk NPK, dan Rp800/kg untuk pupuk organik sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

“Dengan instruksi Presiden ini, saya yakin kualitas pupuk di Indonesia akan semakin baik. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produksi pertanian, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani,” tegasnya. (E-3)