23 hours ago
1
GURU besar hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengkritik langkah Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Inosentius Samsul sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Susi menilai proses penunjukan dan penetapan Inosentius itu cacat prosedur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.
"Saya melihat ini bukan seleksi, tapi penetapan. Tidak ada objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Bagaimana disebut seleksi kalau hanya ada satu calon?” kata Susi, pada Ahad, 24 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
DPR menetapkan Inosentius sebagai hakim MK, pada Kamis, 21 Agustus 2025. Samsul menggantikan Arief Hidayat yang akan segera pensiun sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Inosentius Samsul lolos uji kelayakan dan kepatutan di komisinya pada 20 Agustus 2025.
Politikus Partai Gerindra itu membantah jika Inosentius adalah titipan. Ia mengatakan Inosentius berpengalaman dan rekam jejaknya dapat memberikan pemahaman bagi hakim konstitusi lainnya. “Ini bukan persoalan titip-menitip atau bukan,” kata Habiburokhman sesuai rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Menurut Susi Dwi Harijanti, proses penetapan hakim konstitusi itu tidak bisa disebut seleksi. Sebab, hanya ada satu nama yang diajukan oleh DPR. Di samping itu, DPR juga tidak mengumumkan secara terbuka rencana seleksi calon pengganti Arief Hidayat tersebut, sehingga menutup kesempatan publik untuk ikut serta menjadi calon hakim konstitusi.
“Ini persoalan serius. Akses warga negara untuk menduduki jabatan negara adalah bagian dari hak asasi. Kalau aksesnya ditutup, berarti hak itu dilanggar oleh DPR,” ujar Susi.
Susi juga menyoroti rekam jejak Inosentius yang lebih dari dua dekade bekerja di DPR, mulai dari Ketua Badan Perancangan Perundang-undangan hingga Kepala Badan Keahlian DPR. Rekam jejak Inosentius itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika ia kelak menguji undang-undang di MK.
“Pertanyaan saya, ketika Pak Inosentius terpilih menjadi hakim konstitusi, kemudian terdapat pengujian undang-undang yang ia ikut bentuk di DPR, apakah beliau tidak conflict of interest?” kata Susi.
Peluang konflik kepentingan itu juga tergambar dari pernyataan anggota Komisi III DPR Safaruddin. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengingatkan Inosentius agar setelah menjadi hakim konstitusi nantinya tidak menyerang DPR.
“Maksud saya, Bapak punya keyakinan kuat, keteguhan, betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi jangan lupa bahwa Bapak dipilih dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak,” kata Safaruddin kepada Inosentius saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Susi Dwi Harijanti menilai visi yang disampaikan Inosentius dalam fit and proper test, yaitu menjadikan MK merdeka, transparan, dan akuntabel, bertolak belakang dengan proses penetapannya. “Bagaimana mungkin beliau membuat visi MK yang merdeka dan akuntabel, sementara ia sendiri terpilih melalui proses yang tidak transparan dan tidak akuntabel?” kata Susi.
Ia berpendapat, proses tersebut dapat menghambat upaya MK memperbaiki kepercayaan publik yang sempat merosot, terutama setelah putusan kontroversial terhadap uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada 2023. Uji materi itu yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024.
“Di tengah harapan masyarakat bahwa MK akan berbenah, proses penunjukan (Inosentius) ini justru melemahkan harapan itu,” ujar Susi.
Susi menuding DPR sudah menyalahgunakan kewenangannya dalam penunjukkan hakim konstitusi tersebut. Pola penunjukan Inosentius ini, kata dia, mengulang kasus penggantian Aswanto sebagai hakim MK pada 2022. Saat itu, Aswanto yang merupakan hakim MK usulan DPR digantikan oleh Guntur Hamzah secara tiba-tiba.
“DPR seakan menganggap hakim usulan mereka adalah perpanjangan tangan di Mahkamah Konstitusi. Padahal hakim konstitusi harus independen, bukan representasi lembaga pengusul,” kata Susi.
English (US) ·