Jejak Karier Budi Gunawan, Menkopolkam yang Dicopot Prabowo Hari Ini

PRESIDEN Prabowo Subianto mengganti sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Jabatan itu kini diisi oleh Sjafrie Sjamsoeddin yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak mengatakan dengan spesifik alasan pergantian formasi kabinet ini. “Pertimbangannya evaluasi terus-menerus,” kata Prasetyo soal pertimbangan reshuffle sesaat sebelum pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Sebelum menjadi Menteri Koordinator Politik, Budi Gunawan merupakan Kepala Badan Intelijen pada era Presiden Joko Widodo pada 2016 hingga 2024. Kepemimpinannya di lembaga intelijen itu digantikan oleh Muhammad Herindra di detik-detik terakhir sebelum Jokowi lengser. 

Budi merupakan salah satu orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia pernah menjadi ajudan Megawati saat putri sulung Sukarno itu memimpin negara. Itu sebabnya, kehadiran Budi di Kabinet Merah Putih sempat disebut-sebut sebagai representasi orang PDIP di Pemerintahan Prabowo.

Purnawirawan jenderal polisi ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 11 Desember 1959. Pria yang akrab disapa BG itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1983. Dia juga meraih gelar doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti. BG berhasil lulus dengan predikat Summa Cum Laude. 

Sebagai Perwira Polri, BG pernah menempati berbagai posisi penting sepanjang perjalanan kariernya. Beberapa di antaranya adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kapolda Bali, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, dan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) untuk mendampingi dua Kapolri, yakni Jenderal Badrodin Haiti (2015-2016) dan Jenderal Tito Karnavian (2016).

Kecerdasan dan kegesitan BG membuatnya dinobatkan sebagai jenderal termuda dan berprestasi di Polri. Predikat ini membuatnya dipercaya menjadi ajudan Megawati saat Ketua Umum PDIP itu menjadi Wakil Presiden 1999-2000 dan Presiden RI 2000-2004.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala BIN, BG sempat terseret kasus suap dan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 13 Januari 2015. KPK juga mencium adanya transaksi janggal yang dilakukan Budi saat menjadi Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri periode 2004-2006. Polemik ini disebut sebagai kasus rekening gendut.

Namun, saat itu BG melawan dengan mengajukan praperadilan dan menang. Statusnya sebagai tersangka gugur dan kemudian kasusnya dilimpahkan ke kepolisian sebelum akhirnya dihentikan karena dinilai tak memiliki bukti yang cukup. 

Masalah ini membuat BG gagal menjadi Kapolri pada 2015. Padahal, namanya sempat menjadi kandidat tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Komisi III DPR. Akhirnya, posisi Kapolri diberikan kepada Badrodin Haiti, meskipun BG sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan.

Setahun berselang, nama BG kembali muncul sebagai calon pengganti Badrodin Haiti yang akan pensiun. Namun, Jokowi lebih memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri baru dan memberikan BG jabatan sebagai Kepala BIN. Hingga pada 20 Oktober 2025, Prabowo melantik Budi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

Saat menjabat, Budi Gunadi pernah disorot saat memberikan pernyataan mengenai fenomena pengibaran bendera anime, one piece, menjelang hari kemerdekaan. Budi ketika itu mengatakan pemerintah bakal mengambil tindakan hukum jika ada kesengajaan dan upaya memprovokasi dalam tindakan itu. 

"Ini adalah upaya kami untuk melindungi martabat dan simbol negara," kata Budi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 1 Agustus 2025. Hingga akhirnya, karier Budi di pemerintahan berakhir pada Senin sore, 8 September 2025.