
Pemerintah mengalokasikan total anggaran untuk 102 kementerian atau lembaga (k/l) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp 1.498,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menempati urutan pertama dengan total anggaran terbesar. BGN sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 268 triliun. Meskipun dalam salinan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dijelaskan anggaran tersebut sebagian dicadangkan.
Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya menyebut, pada 2026 pemerintah menargetkan menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal. Program ini akan disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di seluruh pelosok negeri dengan alokasi anggaran untuk MBG sebesar Rp 335 triliun.
Selanjutnya, pada posisi kedua terdapat Kementerian Pertahanan dengan total anggaran belanja mencapai Rp 185 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program, di antaranya penguatan kekuasaan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, kebijakan dan regulasi pertahanan, modernisasi alutsista, nonalutsista dan sarpras pertahanan, pembinaan sumber daya pertahanan, riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan, dukungan manajemen, serta pelaksanaan tugas TNI.
Pada urutan ketiga, Kepolisian Republik Indonesia Rp 145,65 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan di antaranya untuk program profesionalisme SDM Polri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi almatsus dan sarana prasarana polri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dukungan manajemen.
Berikut 10 daftar Kementerian atau Lembaga yang mendapat anggaran belanja tertinggi pada RAPBN 2026:
Badan Gizi Nasional Rp 268 triliun
Kementerian Pertahanan Rp 185 triliun
Kepolisian Republik Indonesia Rp 145,65 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum Rp 118,5 triliun
Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun
Kementerian Agama Rp 88,77 triliun
Kementerian Sosial Rp 84,44 triliun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp 61 triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 55 triliun
Kementerian Keuangan Rp 52,016 triliun