Indonesia Harus Lebih Vokal Bela Palestina di Sidang Umum PBB

Ilustrasi: Ribuan massa menggelar aksi dukungan kepada rakyat Palestina di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).(MI/Susanto)

PENGAMAT hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Al Fadhat, menilai bahwa Indonesia perlu mengambil sikap lebih tegas dan vokal dalam membela Palestina di Sidang Umum ke-80 PBB yang akan berlangsung di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sidang tersebut.

"Kami mendorong betul agar Indonesia lebih vokal menyuarakan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Indonesia juga harus mendorong Palestina merdeka melalui negosiasi terwujudnya dua negara atau 'two-state solution'," ujar Faris dikutip dari Antara, Sabtu (20/9). 

Menurut Faris, Indonesia memiliki posisi strategis dan legitimasi yang kuat untuk memimpin suara dunia dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. Terlebih di saat banyak negara Arab mulai melemahkan tekanan diplomatik mereka terhadap Israel.

Faris menyoroti bahwa selama ini Israel telah diakui sebagai negara, sementara Palestina belum mendapat pengakuan yang setara.

"Sekarang Israel kan sudah diakui sebagai negara dan kalau Palestina tidak diberi kesempatan merdeka diakui sebagai negara yang berdaulat, maka rakyat Palestina tetap akan melawan Israel untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara Israel menganggap lahan mereka dan apa yang dilakukan Hamas sebagai organisasi teroris," kata dia.

Ia juga mengkritik lemahnya suara negara-negara Arab dalam perkembangan terbaru di PBB. Beberapa bahkan hanya menekan Hamas agar berhenti menyerang, tanpa sekaligus mengecam tindakan Israel yang terus menggempur wilayah Gaza.

"Sudah seharusnya Indonesia berani mengecam keras dan sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina, punya modal kuat untuk itu. Apa yang dilakukan Israel sudah sangat nyata; menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa. Ini pelanggaran HAM serius," tegasnya. (P-4)