Dari Hilirisasi Mineral hingga Listrik Desa: Strategi Pemerintah Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

SELAMA satu tahun terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menorehkan capaian luar biasa dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu kemandirian industri nasional melalui hilirisasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia tidak lagi berjalan, tetapi berlari menuju posisi sebagai pemimpin global dalam hilirisasi sumber daya alam.

Lompatan Besar Hilirisasi

Tahun 2025 menjadi tonggak penting ketika Indonesia resmi memulai babak baru industrialisasi energi. Setelah tuntas menyelesaikan 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dan ketahanan energi dengan nilai investasi sebesar US$38,63 miliar atau setara Rp618 triliun, proyek-proyek strategis mulai bergerak dari kertas menuju lapangan. Sebanyak 67% proyek hilirisasi dan ketahanan energi ini berlokasi di luar Pulau Jawa, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga memberi kehidupan baru bagi wilayah Indonesia Timur dan daerah penghasil sumber daya alam.

Aksi nyata hilirisasi ditandai peristiwa monumental sebagai simbol transformasi. Pertama, peresmian Smelter Emas PT Freeport Indonesia pada 17 Maret 2025 di Gresik, Jawa Timur, menjadi tonggak kemandirian pengolahan mineral di dalam negeri. Kedua, peletakan batu pertama Ekosistem Industri Baterai Listrik 15 GWh pada 29 Juni 2025 di Karawang, Jawa Barat, menjadikan Indonesia pusat industri baterai terbesar di Asia Tenggara.

“Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, sudah bercita-cita hilirisasi. Dan Presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi,” ucap Presiden Prabowo di Karawang, Minggu (29/6). Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengutip pernyataan para pakar yang memberitahukan bahwa untuk menjadikan Indonesia mandiri harus memiliki 100 gigawatt (GW). Menurut Presiden, proyek ekosistem baterai yang ia resmikan harus dilipatgandakan.

Langkah ini bukan sekadar prestasi nasional, melainkan juga strategi global. Dunia tengah berpacu menuju ekonomi hijau. Menurut International Energy Agency (IEA, 2025), permintaan baterai global akan meningkat lebih dari 400% pada 2030 akibat pertumbuhan kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan ekosistem hilirisasi yang terus berkembang, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemain utama rantai pasok global.

Melalui hilirisasi mineral, transisi energi, hingga proyek ketahanan energi dan pertanian, ESDM memastikan nilai tambah sumber daya alam dinikmati di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan investasi, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah.

Dari Hilirisasi Menuju Kedaulatan Energi

Ke depan, arah pembangunan tidak berhenti pada hilirisasi mineral dan baterai. Pemerintah terus memperluas ekosistem investasi di sektor energi terbarukan, penyimpanan energi, serta inovasi teknologi bersih. Melalui peta jalan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dan pengembangan kawasan industri hijau, Indonesia menegaskan komitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap krisis iklim, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional. Hilirisasi bukan sekadar strategi industri, melainkan gerakan kedaulatan energi. Dari tambang hingga pabrik baterai, dari desa hingga kota, pemerintah menggerakkan seluruh potensi bangsa agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dunia energi masa depan.

Merawat Asa Swasembada Energi

Kepemimpinan Presiden Prabowo memandu arah baru terhadap pelaksanaan amanat konstitusi. Negara tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga hadir dalam menata energi dan sumber daya mineral. Kemajuan suatu bangsa harus ditopang oleh kedaulatan energi. Meski perlahan, kinerja satu tahun Kementerian ESDM menunjukkan hasil optimal. Produksi minyak bumi periode Januari sampai September 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis secara berkala oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), realisasi produksi minyak bumi pada periode Januari sampai September 2025 mencapai 604,7 ribu barel per hari. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 4,79% dibandingkan produksi minyak bumi periode yang sama tahun 2024 yaitu 577 ribu barel per hari.

Pilihan kebijakan yang diambil oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam meningkatkan produksi minyak bumi adalah melalui pengaktifan kembali lebih dari 4.400 sumur, penerapan teknologi baru dan teknik modern, serta menawarkan 75 blok migas kepada investor dalam jangka panjang.

Menghidupkan Sumur Mati Suri

Seiring meningkatnya kebutuhan minyak bumi akibat naiknya konsumsi BBM dan penurunan alamiah produksi, Kementerian ESDM terus berupaya meningkatkan produksi nasional. Dalam jangka pendek, upaya dilakukan melalui reaktivasi sumur mati suri. Sebanyak 4.495 sumur dari 16.990 sumur telah diaktifkan kembali.

“SKK Migas bersama Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus mendorong pemanfaatan sumur idle ini agar produksi migas dapat ditingkatkan,” terang Sekretaris SKK Migas Lucky Yusgiantoro beberapa waktu lalu. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam paparannya pada kegiatan Investor Daily Summit di Jakarta, Kamis (9/10), menyampaikan upaya untuk mengoptimalkan produksi adalah melalui intervensi teknologi, seperti enhanced oil recovery (EOR), serta mempercepat eksekusi wilayah kerja (WK) migas yang telah memiliki plan of development (POD).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak nasional tersebut mendapatkan dukungan dari pelaku usaha. Presiden ExxonMobil Cepu Limited, Wade Floyd, mengapresiasi kepemimpinan dan dukungan proaktif Kementerian ESDM, serta sinergi erat dengan SKK Migas.

Akses Kelola Minyak Bumi dan Tambang untuk Rakyat

Berpijak pada amanat konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian ESDM membuka kesempatan lebar bagi masyarakat untuk mengelola minyak bumi serta pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 menjamin akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan pertambangan secara berkeadilan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menerbitkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kesempatan yang luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola 45.000 sumur masyarakat.

“Sumber daya alam kita yang besar harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Menteri Bahlil.

Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, berharap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) dapat dijalankan dengan lebih ramah lingkungan, berkeadilan, dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.

“Karena mereka ini anggota NU, kita tentu mengharuskan mereka mempraktikkan pertambangan yang lebih berkeadilan, lebih ramah lingkungan, dan lebih membawa maslahat. Kata kuncinya adalah maslahat dan berkelanjutan,” ucap Ulil.

Sementara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengaku masih menunggu penetapan wilayah tambang dari pemerintah.

“Kita harap supaya yang diperuntukkan untuk Muhammadiyah yang sudah direncanakan oleh Pak Bahlil bisa kita terima, agar Muhammadiyah dalam waktu dekat sudah bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan tambang dengan baik,” terang Anwar Abbas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai positif terbit peraturan yang memperbolehkan koperasi mengelola tambang.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan potensi tambang,” jelas Ferry.

Selain akses kelola pertambangan, kebijakan legalisasi pengelolaan sumur masyarakat melalui UMKM dan koperasi dengan skema kerja sama dengan BUMD juga dipuji Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru. Herman Deru menilai kebijakan tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk bekerja tanpa takut akan stigma dan tindakan hukum. Legalisasi juga dapat menekan praktik pengeboran ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

“Selama ini masyarakat hanya bisa berharap. Sekarang mereka punya hak sah untuk mengelola potensi daerahnya sendiri. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil,” terang Herman Deru.

Menerangi Pelosok Negeri

Cahaya lampu yang menyala sepanjang hari kini bukan lagi mimpi bagi ratusan ribu rumah tangga di pelosok nusantara. Selama satu tahun terakhir, Kementerian ESDM terus berupaya mewujudkan pemerataan akses listrik melalui berbagai program strategis yang menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa menjadi dua pilihan kebijakan untuk menerangi pelosok negeri. Dari ujung barat Sumatera h...