BAM DPR RI Tinjau Pembangunan IKN Tahap II, dan Dukung Kelanjutan Pembangunan

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono (kanan) dan Ketua Tim Kunjungan Kerja BAM DPR RI, Adian Napitupulu menanam pohon di kawasan Plaza Legislatif.(HUMAS OTORITA IKN)

PEMBANGUNAN tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dimulai April 2025. Pembangunan ini akan berlangsung hingga 2029 sesuai peta jalan yang ditetapkan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAM DPR RI), Adian Napitupulu menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Hal ini disampaikan saat melakukan peninjauan pembangunan IKN Tahap II, khususnya pada kawasan Kompleks Perkantoran Legislatif. “Optimistis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua, 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini,” ujar Adian saat meninjau persil  pembangunan di Kompleks Perkantoran Legislatif, Senin (29/09/2025).

Kunjungan kerja BAM DPR RI ini diawali dengan pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan untuk menerima aspirasi masyarakat serta  memastikan agar seluruh proses pembangunan IKN berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau langsung pembangunan Kompleks Perkantoran Legislatif di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh BAM DPR RI. “Dukungan dari DPR RI, khususnya melalui BAM, sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Kami harap bisa bersamasama menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan keberlanjutan IKN sebagai smart city, sponge city, dan forest city,” ungkap Basuki.

PERKUAT SINERGI
Otorita IKN terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pusat maupun daerah, guna mewujudkan visi besar IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia. 

Dukungan masyarakat dan lembaga negara menjadi fondasi penting dalam memastikan transformasi pembangunan dapat terwujud tepat
waktu, tepat mutu, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. (H-1)