Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan bocoran terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (15/8).
Ia menyebut belanja pemerintah pusat tahun depan diproyeksikan melonjak signifikan, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program perlindungan sosial (perlinsos).
Sebagai perbandingan, pada 2025 anggaran pemerintah pusat yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, mencapai Rp 1.333 triliun.
Program perlinsos sendiri mencakup bantuan tunai, pangan, hingga pendidikan, dengan prioritas seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga miskin, bantuan sembako untuk 18 juta keluarga, serta subsidi pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Selain itu, belanja pemerintah akan difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan gratis, pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, pembiayaan sektor pendidikan melalui sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Sri Mulyani menekankan kedaulatan negara bergantung pada kemandirian di kedua sektor tersebut, termasuk melalui subsidi pupuk bagi petani, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), hingga program perluasan lahan pertanian.
"Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan, dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan, alsintan hingga perluasan," ujarnya dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, dikutip Jumat (15/8).
Kemudian, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan menjadi salah satu pos terbesar dalam APBN 2026. Sri Mulyani menyatakan alokasinya diperkirakan melampaui Rp 300 triliun seiring dengan penambahan jumlah penerima manfaat.
“MBG tahun ini Rp 71 triliun, kita cadangkan tambahan Rp 100 triliun. Tahun depan, kalau 82 juta penerima akan mendapatkan, itu lebih dari Rp 300 triliun (anggarannya),” ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Sri Mulyani menegaskan anggaran tersebut telah disiapkan dalam APBN 2026. Pemerintah tidak hanya akan memperluas jumlah penerima manfaat, tetapi juga mengintegrasikan program ini dengan ekosistem halal.
“Kami sudah membuatkan programnya. Teman-teman mau bersibuk-sibuk untuk mengisi dalam bentuk gerbang rantai nilainya untuk meningkatkan industri halal,” ungkap Menkeu.
Berdasarkan catatan kumparan, anggaran senilai Rp 300 triliun itu naik dari proyeksi sebelumnya. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sri Mulyani memproyeksikan kebutuhan dana MBG pada 2026 bisa mencapai Rp 240 triliun jika jumlah penerima tetap sama dengan tahun 2025, yakni 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita.