Bali Disebut Over Tourism, Koster Gelar Rapat dengan Bandara Ngurah Rai

Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Bandara I Gusti Ngurah Rai.(MI/Arnoldus Dhae)

DALAM beberapa hari terakhir, Bali dituding overtourism. Akibat overtourism tersebut, Bali menghadapi sejumlah persoalan seperti macet, sampah, kartel narkoba, dan berbagai kejahatan lainnya.

Informasi Bali overtourism membuat Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Lintas Instansi membahas peningkatan pelayanan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, di Ruang Rapat Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Sabtu (23/8/) malam. 

Koster menegaskan bahwa Bandara Ngurah Rai merupakan pintu gerbang utama masuknya warga negara asing ke Indonesia dan Bali merupakan destinasi wisata dunia sehingga pelayanan di Bandara International I Gusti Ngurah Rai harus ditingkatkan agar berkelas dunia dengan standar berkualitas, efisien, akurat, aman, bersih, serta berdaya saing global.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih harus dibenahi, antara lain antrean panjang pada pelayanan imigrasi, lemahnya pengawasan terhadap orang asing, lamanya proses pengambilan bagasi, antrean panjang di pemeriksaan Bea Cukai akibat wisatawan belum mengisi form online, serta pelayanan lainnya yang dinilai belum optimal seperti masih adanya angkutan ilegal, kebersihan dan keamanan yang kurang, kemacetan di pintu masuk dan keluar, dan prosedur keadaan darurat yang belum sesuai standar internasional.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa saja. Persoalan antrean panjang di imigrasi, lemahnya pengawasan orang asing, lamanya proses bagasi, hingga kebersihan dan keamanan yang belum optimal, harus segera dibenahi,” ungkap Koster.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, politikus PDIP itu meminta pihak bandara terus berbenah seperti fasilitas lama segera diganti, sistem pintu masuk dan keluar ditata ulang sehingga tidak terjadi kemacetan serta kebersihan ditingkatkan, kendaraan operasional menggunakan kendaraan listrik ramah lingkungan, serta konter Pungutan Wisatawan Asing (PWA) disiapkan di lokasi strategis.

Menurut Gubernur, PWA bagi Bali sangat penting sebagai sumber pendapatan Bali untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi Bali seperti kemacetan (karena infratruktur penunjang yang belum memadai), persoalan sampah dan pelestarian adat dan budaya yang menjadi sektor penting kepariwisataan di Pulau Dewata.

Koster mengingatkan seluruh instansi agar memiliki komitmen, dedikasi, dan integritas, serta bekerja profesional tanpa pungli maupun melakukan tindakan yang merugikan wisatawan. 

"Bandara Ngurah Rai adalah wajah Bali dan wajah Indonesia di mata dunia. Semua instansi harus menyadari kehormatan ini, bekerja dengan komitmen, dedikasi, dan integritas, tanpa pungli maupun tindakan yang merugikan wisatawan,” ujarnya.

Koster juga menekankan perlunya sinergi antar unit pelayanan agar Bandara I Gusti Ngurah Rai benar-benar menjadi bandara berkelas dunia yang mampu menjaga citra Bali dan berdaya saing global.

Seusai menggelar rapat, Gubernur Bali beserta rombongan meninjau langsung sejumlah layanan yang ada di Terminal Kedatangan Bandara International I Gusti Ngurah Rai seperti layanan imigrasi, bagasi, Bea Cukai hingga posisi letak layanan PWA yang nantinya juga akan ada di Terminal Kedatangan Bandara International I Gusti Ngurah Rai. 

Benarkah Overtourism?

Pengamat sosial budaya Bali Wayan Suyadnya mengatakan, kalau dipotret dari kejauhan, Bali terlalu ramai oleh wisatawan, terlalu penuh, terlalu banyak orang asing yang datang silih berganti di pulau cantik ini. 

"Benarkah Bali sudah over? Atau jangan-jangan istilah itu hanyalah stigma yang lahir dari pandangan kabur? Mari kita buka data. Dari Januari hingga Juni 2025, wisatawan asing yang singgah di Bali berjumlah 4 juta jiwa. Wisatawan domestik 5,8 juta. Total 9,8 juta orang. Itu data satu semester untuk tahun 2025 ini. Tahun 2024, tercatat 16,42 juta wisatawan yang masuk ke Bali. Tahun ini, mungkin bisa menyentuh 20 juta wisatawan. Apakah peningkatan 4 juta wisatawan itu otomatis berarti Bali overtourism?," tanyanya di Denpasar, Minggu (24/8).

Ia menegaskan, okupansi hotel di Bali belum menyentuh 60%. Kamar-kamar masih banyak kosong. Jika benar Bali sudah over, mestinya para wisatawan berebut tempat tidur, seperti semut berebut remah gula. Faktanya tidak demikian. 

"Maka pertanyaan pun lahir, apa yang dijadikan dasar atau tolak ukur untuk menyatakan Bali overtourism?," urainya. 

Persoalan seperti kemacetan, sampah, kriminalitas, semua itu memang riuh, tapi belum dapat dipastikan semua masalah tersebut akibat wisatawan. Jika memang sudah over, hal yang harus dilakukan adalah membatasi, menyeleksi, memilih wisatawan berkualitas. 

Hotel harus menyaring tamu dengan mutu, agen perjalanan pun demikian. Bukannya malah membuka pintu selebar-lebarnya, menerima siapa pun yang datang. Selain itu, saat ini banyak backpacker yang minim pengeluaran memenuhi Bali.

"Saya lebih sepakat dengan kata overload. Bali bukan overtourism, tetapi overpopulation," ujarnya.

Pulau ini dihuni 4,4 juta penduduk tetap. Ditambah 20 juta kunjungan wisatawan setahun, wajar bila terasa padat. Belum lagi pekerja migran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. 

Bali memang sesak, bukan karena vertilitas, bukan karena jumlah anak-anak yang lahir, melainkan karena jumlah pendatang yang meluber. 

Ironisnya, justru wisatawan sering dijadikan kambing hitam. Bahkan divonis overtourism. Padahal mereka bukan ancaman. Wisatawan itu gula. Yang semestinya disorot adalah pendatang yang menetap tanpa seleksi, tanpa penjamin, tanpa aturan jelas. Bahkan ada satu kamar kos yang diisi banyak penghuni.

"Saya kira Bali belum overtourism. Yang ada adalah tafsir yang keruh dan belum jelas karena tidak menggunakan parameter yang jelas? Jika benar wisatawan berlebih, jalan keluarnya sederhana: kurangi. Tapi beranikah? Siapa yang dirugikan? Bukankah okupansi hotel baru 60%? Maka, sebelum tergesa memvonis wisatawan over, sebaiknya kita bercermin: jangan-jangan masalah sesungguhnya bukan pada mereka yang datang, melainkan pada cara kita melihat dan mengelola Bali, dan bisa jadi karena  tak peduli dengan daya dukung yang ada," ujarnya. (OL/E-4)