Asing Kabur, Surat Utang RI Diserbu Investor Lokal

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan bahwa imbal hasil surat berharga negara (SBN) Indonesia kini dalam level yang sangat rendah, meskipun banyak investor asing yang melepas kepemilikannya.

Ia mengatakan, saat ini imbal hasil dari SBN tenor 10 tahun yang menjadi benchmark atau acuan telah ke posisi 6,04% per hari ini, Posisi yield atau imbal hasil itu tercatat menjadi yang terendah sejak 1 September 2021 yang saat itu di posisi 6,05%.

Posisi yield itu terjadi di tengah arus modal asing yang tercatat masih terus terjadi hingga 10 Oktober 2025 sebesar 5,72 triliun. Melanjutkan tren aliran modal asing yang keluar selama lima pekan beruntun pada September 2025.

"Meskipun terjadi outflow, pasar SBN kita sangat baik kinerjanya, termasuk tadi yieldnya terus mengalami penurunan bahkan siang ini sudah ke level 6,04% very low," kata Suminto di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

"Dan secara year to date sudah turun lebih dari 90 bps, termasuk spread terhadap US Treasury juga terus turun sekarang di level 200 bps," tegasnya.

Suminto mengatakan, terus menguatnya imbal hasil SBN itu disebabkan kuatnya daya serap investor dalam negeri menggantikan lego bonds yang dilakukan oleh para investor asing.

"Jadi dukungan dari investor domestik sangat baik, daya serap dari investor domestik juga terus meningkat, termasuk dana-dana jangka panjang domestik yang terus lebih bagus kemampuan daya serapnya, termasuk asuransi dan dana pensiun," tutur Suminto.

Sebagaimana diketahui, surat utang pemerintah yang berbentuk SBN itu hingga kini memang mayoritas dipegang oleh investor domestik. SBN merupakan sumber utama utang pemerintah selain pinjaman.

Per Juni 2025, dari total nilai utang pemerintah yang senilai Rp 9.138,5 triliun, 87% merupakan SBN senilai Rp 7.980,87 triliun. Sisanya hasil dari pinjaman, setara 12,7% atau senilai Rp 1.157,18 triliun.

Dari total nilai SBN yang sudah berhasil diterbitkan pemerintah dan diserap oleh pasar keuangan, mayoritas berupa denominasi rupiah senilai Rp 6.484,12 triliun. Sedangkan yang berdenominasi valuta asing atau valas hanya sebesar Rp 1.496,75 triliun.

SBN rupiah yang menjadi mayoritas sumber utama utang pemerintah, kebanyakan dipegang oleh institusi maupun individu non bank. Per Juni 2025 nilainya sebesar Rp 3.516,84 triliun, atau setara 55,74% dari total penerbitan SBN. Nilainya terus naik dari April 2025 Rp 3.489,78 triliun dan Mei 2025 Rp 3.530,56 triliun.

Kepemilikan SBN rupiah dari non bank itu terdiri dari pihak reksadana sebesar Rp 182,75 triliun, asuransi dan dana pensiun Rp 1.198,85 triliun, non residen termasuk pemerintah dan bank sentral negara asing Rp 259,84 triliun, serta individu Rp 587,11 triliun. Sisanya, dari pihak lain-lainnya setara Rp 629,44 triliun.

Adapun SBN yang dipegang oleh bank hanya sebesar Rp 1.199,96 triliun per akhir Juni 2025 atau setara 19,02%. Nilai itu juga masih mengalami kenaikan secara konsisten dari April Rp 1.132,07 triliun menjadi Rp 1.135,39 triliun.

Bank yang menjadi pemilik SBN rupiah mayoritas berasal dari bank konvensional dengan total kepemilikan setara Rp 1.117,35 triliun, atau naik dari catatan per Mei 2025 sebesar Rp 1.053,13 triliun. Untuk bank syariah hanya senilai Rp 82,61 triliun, naik tipis dari catatan Mei 2025 Rp 82,26 triliun.

Terakhir, SBN yang dimiliki oleh institusi negara, yakni Bank Indonesia (BI), nilainya sebesar Rp 1.592,47 triliun, menyusut dibanding posisi pada April 2025 yang saat itu sebesar Rp 1.644,82 triliun, dan pada Mei 2025 bahkan sempat melonjak ke level Rp 1.678,12 triliun.

SBN yang dimiliki oleh institusi negara itu merupakan kepemilikan oleh Bank Indonesia secara gross dikurangi oleh SBN yang digunakan dalam operasi moneter. Pada 30 Juni 2025 nilai SBN yang dimiliki BI secara gross Rp 1.592,69 triliun, sedangkan yang digunakan dalam operasi moneter Rp 220 miliar.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Sandiaga Uno Bagikan Tips Pengelolaan Dana di IPO Bootcamp 2025