Alasan Asep Anwar Menggelar Munaslub Apdesi

KUBU Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Asep Anwar Sadat menjelaskan alasan melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Apdesi di Palembang, Sumatera Selatan pada 28-30 April 2024. Dia bilang Surtawijaya sebagai Ketua DPP Apdesi kala itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Apdesi.

AD/ART Apdesi melarang Ketua Apdesi melakukan rangkap jabatan. Namun, Surtawijaya menerima tugas sebagai Sekretaris Jenderal Desa Bersatu. Desa Bersatu adalah aliansi sejumlah organisasi perangkat desa yang mendukung calon presiden Presiden Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024. "Sesuai AD ART tidak boleh rangkap jabatan. Tapi Surtawijaya melakukan itu," kata dia saat dihubungi, Ahad, 24 Agustus 2025.

Asep mengklaim dia dan Surtawijaya sebetulnya sudah sepakat membagi tugas dalam Kongres Desa Bersatu di Jakarta, Maret 2024. Asep akan memimpin Apdesi. Sementara Surtawijaya fokus menjadi Sekretaris Jenderal Desa Bersatu sehingga melepas jabatannya di Apdesi. Namun, Asep bilang Surtawijaya tidak menjalankan komitmen itu. "Dia justru rangkap jabatan," kata dia. 

Asep kemudian bersama anggota Apdesi lain menggelar munaslub di Palembang pada 28-30 April 2024. Munaslub itu memutuskan Surtawijaya melanggar AD ART karena rangkap jabatan. Setelah itu, Asep yang sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal DPP Apdesi langsung mengisi kekosongan itu. Dia dipilih menjadi Ketua DPP Apdesi. 

Meski begitu, Asep mengatakan kubu Apdesi Surtawijaya yang memiliki legalitas sebagai organisasi masyarakat resmi berupa surat keterangan terdaftar (SKT) Kemendagri. Pada SKT itu, tertulis nama Surtawijaya sebagai Ketua Apdesi periode 2021 sampai 2026 dan Asep Anwar Sadar sebagai Sekretaris Jenderal Apdesi 2021 sampai 2026.

Karena itu, Asep mengatakan akan membuat organisasi baru bernama Apdesi Merah Putih. Apdesi Merah Putih akan melakukan Rapat Kerja Nasional di Aula Makarti Muktitama Gedung Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 25 Agustus 2025. Dalam rakernas itu, Asep akan merekomendasikan Apdesi Merah Putih memiliki SKT ke Kemendagri. 

Sebelumnya, Apdesi pimpinan Surtawijaya menganggap munaslub tersebut tidak sah karena hanya dihadiri lima DPP Apdesi yang tidak aktif. Kubu Surtawijaya kemudian melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Setelah itu, Apdesi pimpinan Surtawijaya memberhentikan Asep Anwar Sadar dari jabatan sebagai sekjen DPP Apdesi. Jabatan sekjen kemudian diberikan kepada Sumali. Sumali mengklaim Tito Karnavian mengakui legalitas Apdesi pimpinan Surtawijaya.

Kubu Apdesi Surtawijaya juga menduga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berada di balik dualisme kepengurusan Apdesi. Kubu Surtawijaya menuding Ketua dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli dan Yandri, itu cawe-cawe dalam pembentukan Apdesi pimpinan Asep Anwar Sadat.

Dugaan itu tertulis dalam surat perintah DPP Apdesi kepada anggotanya di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti rakernas Apdesi pimpinan Asep Anwar di Aula Makarti Muktitama Gedung Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin 25 Agustus 2025. Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPP Apdesi Surtawijaya dan Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Sumali pada 23 Agustus 2025. 

Sumali mengatakan Yandri pernah mengundang Asep Anwar Sadat bertemu di kediamannya, Kabupaten Serang, Banten pada 6 Agustus 2025. Pada hari yang sama, Yandri juga diduga mengarahkan Asep untuk bertemu Zulkifli Hasan di rumah dinas Menko Pangan, Jakarta Selatan.

Dia menduga pertemuan tersebut menunjukkan indikasi upaya untuk mengintervensi Apdesi. "Termasuk melahirkan gagasan pembentukan Apdesi Merah Putih untuk memecah belah Apdesi pimpinan Surtawijaya," ujar Sumali.