2 days ago
1
KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat tidak tepat. Isnur mengatakan ucapan Purbaya tersebut merupakan ciri khas pejabat publik yang tidak mengetahui masalah di masyarakat.
“Sembarang ngomong dan tidak memiliki pengetahuan gerakan sosial, tidak mengetahui prinsip republik dan demokrasi,” kata Isnur melalui WhatsApp, pada Selasa, 9 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ia mengatakan Purbaya seakan melihat aspirasi rakyat sebatas suara minor dan sumbang. Pernyataan Purbaya itu juga dinilai nirempati terhadap kondisi masyarakat.
Purbaya baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, pada Senin, 8 September 2025. Saat awak media meminta tanggapannya tentang gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, ia mengaku belum mempelajarinya. Meski begitu, Purbaya berpendapat bahwa tuntutan tersebut mungkin datang dari sebagian kecil rakyat.
“Tapi pada dasarnya begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025.
Adapun gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat itu terdiri atas 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan jangka pendek tersebut di antaranya meminta pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, mencegah pemutusan hubungan kerja massal, dan membuka dialog untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Selanjutnya delapan tuntutan jangka panjang di antaranya meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Gerakan 17+8 ini mengemuka di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas pada akhir Agustus 2025.
Menurut Purbaya, tuntutan tersebut akan hilang secara otomatis begitu dia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen. Sebab, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka itu, masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibanding memilih berdemonstrasi.
Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan langsung bisa terwujud. Tapi, kata dia, kondisi Indonesia saat ini sudah mengarah ke pertumbuhan 8 persen.
YLBHI berpendapat, komentar anggota kabinet Prabowo yang kontroversial bukan kali ini saja terjadi. Isnur mencontohkan keterangan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi yang pernah menyarankan agar “memasak saja” kepala babi, saat kantor Tempo diteror dengan kepala babi.
Selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar melontarkan pernyataan bahwa guru jangan mencari uang seperti pedagang. Namun, belakangan Nasaruddin mengklarifikasi pernyataannya sekaligus meminta maaf.
“Seperti tidak ada seleksi atau rekrutmen yang berkualitas, termasuk indikator pemahaman demokrasi, publik, partisipasi masyarakat, dan bagaimana berkomunikasi publik,” kata Isnur.
English (US) ·