Tanggap Darurat Diperpanjang, Pemda Luwu Timur dan PT Vale Rancang Skema Kompensasi untuk Warga

Ilustrasi(Dok PT Vale Indonesia)

PASCA insiden kebocoran pipa milik PT Vale Indonesia Tbk, di Kecamatan Towuti, 23 Agustus lalu, Pemerintah Daerah Luwu Timur dan PT Vale, terus memperkuat kolaborasi untuk pemulihan yang menyeluruh.

Komitmen bersama ini diwujudkan melalui forum dialog terbuka yang dihadiri oleh perwakilan enam desa terdampak, mengumumkan langkah-langkah konkret, termasuk perpanjangan masa tanggap darurat dan skema kompensasi yang terperinci.

Forum yang dipimpin langsung Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam alias Ibas, ini menjadi wadah transparansi untuk memaparkan progres dan solusi kepada warga Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu.

“Insya Allah kami kawal sampai tuntas. PT Vale sudah menyatakan komitmennya, dan apa yang menjadi harapan masyarakat akan terus diupayakan agar terjawab dengan solusi terbaik,” tegas Ibas, Sabtu (6/9).

Sejak hari pertama, tim gabungan dari dinas teknis, BPBD, kecamatan, dan PT Vale telah melakukan asesmen mendalam di lapangan. 

Dampak diklasifikasikan secara rinci ke dalam beberapa kategori, seperti pertanian terdiri atas  sawah dan kebun. Lalu perikanan ada empang, serta mata pencaharian nelayan. Kemudian peternakan, teridri atas ternak unggas dan ternak besar. Dan terakhir sumur sebagai sumber air.

Masing-masing kategori memiliki tingkat keparahan (rendah, sedang, tinggi) yang menjadi dasar penentuan kompensasi. Mekanisme ini dirancang agar penanganan yang diberikan proporsional dengan kondisi riil yang dihadapi warga.

PT Vale menegaskan posisinya sebagai mitra masyarakat dalam proses pemulihan ini. Budiawansyah, Direktur dan Chief of Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale, menyatakan, perusahaan hadir bukan hanya sebagai perusahaan, tetapi sebagai mitra masyarakat. 

"Pemulihan ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah, prinsip transparansi, dan dengan hati untuk masyarakat,” tegasnya.

Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma, menambahkan bahwa komitmen perusahaan tidak berhenti pada pemberian kompensasi. “Kami melibatkan tim ahli independen untuk melakukan asesmen berkala agar tidak ada dampak sosial, kesehatan, maupun lingkungan yang tersisa,” pungkasnya.

Kepala Desa Lioka, Yuliana, menyambut baik keputusan ini. “Ini keputusan yang sangat bijaksana. Masyarakat merasa lebih tenang karena ada kepastian. Kami berharap tindak lanjutnya nanti betul-betul clear and clean di lapangan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Desa Timampu, Samsul, mengungkapkan bahwa kecemasan petani mulai terjawab. “Banyak petani yang sempat menunda panen. Kini, setelah dijelaskan mekanismenya, warga lebih tenang untuk panen dan menyimpan hasilnya,” ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan memastikan pemulihan tuntas, masa tanggap darurat resmi diperpanjang hingga 12 September 2025. Langkah ini memastikan bahwa proses pembersihan dan assesmen di lapangan tidak terburu-buru dan dapat dilakukan secara maksimal.

Kolaborasi erat antara pemimpin pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan komitmen penuh PT Vale menjadi fondasi kuat untuk memulihkan Towuti dan mengembalikan kehidupan warga yang berkelanjutan. (H-2)