PVTPP Perkuat Sinergi dan Digitalisasi Layanan Pelepasan Varietas dan Perizinan Benih Tanaman di Lampung

Kegiatan Koordinasi Layanan Pelepasan Varietas Tanaman dan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman.(Dok.Istimewa)

PUSAT Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya percepatan layanan perbenihan nasional berbasis digital. 

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Layanan Pelepasan Varietas Tanaman dan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, serta didukung penuh oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Lampung.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati yang dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan koordinasi ini memiliki makna strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta pelaku usaha benih.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menghasilkan varietas unggul nasional serta memperlancar proses perizinan benih tanaman dan pelepasan varietas yang kini telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS),” ujar Leli dalam keterangannya, Minggu (16/11).

TRANFORMASI LAYANAN PUBLIK
Lebih lanjut, Kepala Pusat PVTPP menjelaskan bahwa integrasi sistem OSS merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik di sektor pertanian menuju proses yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendorong inovasi dalam pengajuan izin pelepasan varietas maupun peredaran benih tanaman.

“Transformasi digital melalui OSS bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi langkah nyata menuju tata kelola perbenihan yang lebih modern, efektif, dan berdaya saing tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, sistem ini akan memperkuat daya saing sektor perbenihan nasional, meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mempercepat kemandirian varietas unggul di tingkat daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni menegaskan bahwa benih merupakan fondasi utama dalam sistem pertanian, sehingga penguatan kebijakan pelepasan varietas dan perizinan pemasukan/pengeluran benih menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

“Perkembangan perbenihan kini semakin kompleks, baik dari sisi perdagangan, regulasi, maupun kebutuhan daerah. Karena itu, kita harus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk membangun sistem perbenihan yang terintegrasi, transparan, dan berdaya saing,” ujar Elvira.

Elvira menambahkan, Provinsi Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional dengan beragam komoditas unggulan, mulai dari padi, jagung, dan ubi kayu, hingga hortikultura seperti jeruk, alpukat, dan pisang cavendish.

BERI NILAI TAMBAH EKONOMI
Menurutnya, pengembangan varietas lokal yang adaptif terhadap kondisi agroklimat setempat tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi petani.

“Kami berkomitmen menjadikan Lampung sebagai pusat pengembangan varietas unggul lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional. Penguatan sistem perbenihan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian benih di tingkat petani,” tegasnya.

Kegiatan koordinasi ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang melibatkan penyelenggara pemuliaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pelaku usaha ekspor impor benih/ tanaman, yang menyoroti tantangan di lapangan dan kebutuhan penyederhanaan proses perizinan tanpa mengurangi aspek kehati-hatian.

Melalui kegiatan ini, PVTPP berharap sinergi lintas instansi dapat terus diperkuat, sehingga pelayanan pelepasan varietas dan perizinan benih menjadi lebih responsif, adaptif, dan berdampak nyata bagi pembangunan pertanian di daerah.  (E-2)