2 days ago
3
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat pada Jumat, 22 Agustus 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada 2.400 guru dan kepala sekolah yang diberikan pembekalan. Namun, Saifullah tidak menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh presiden.
"Lebih dari 2.400 orang, bisa mendapatkan pembekalan langsung dari Presiden,” kata Saifullah dalam Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial (kemensos), Jakarta Selatan, Selasa, 19 Agustus 2025 dikutip dari keterangan resmi Kemensos.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pria yang disapa Gus Ipul ini mengatakan, hingga Agustus 2025, sudah beroperasi 100 Sekolah Rakyat. Pada September akan bertambah 65 Sekolah Rakyat. Dengan demikian, total 165 Sekolah Rakyat ditargetkan berjalan tahun ini.
"Kapasitas 641 rombongan belajar, menampung 15.895 siswa, didukung 2.407 guru, serta 4.442 tenaga pendidik," ujar Saifullah.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan kepala sekolah memegang peran sentral sebagai pemimpin tertinggi di sekolah. Mereka harus hadir sepenuhnya bagi siswa, guru, maupun lingkungan.
Kepala sekolah, kata dia, tidak cukup hanya mengelola. Mereka harus pula menggerakkan perubahan, menjadi teladan, sekaligus sumber semangat.
Selain itu, Saifullah meminta guru memahami potensi siswa dari hasil talent mapping. Guru juga harus menguasai kurikulum dan terus berinovasi dalam metode pembelajaran.
"Guru diharapkan tetap menjaga norma dan tidak ada toleransi terhadap perundingan, pelecehan seksual, dan intoleransi," ujar dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dengan mendirikan Sekolah Rakyat. Hal itu disampaikannya saat rapat tahunan MPR, Jumat, 15 Agustus 2025 lal
Namun, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai banyak klaim keberhasilan yang disampaikan presiden dalam pidato terbarunya tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Pidato Presiden sarat “overklaim” dan mengabaikan data resmi. Misalnya program 100 sekolah rakyat.
JPPI menilai klaim keberhasilannya terlalu berlebihan. Dari total 2,9 juta Anak Tidak Sekolah atau ATS akibat kemiskinan dan pekerja anak, sekolah rakyat hanya menampung sekitar 10 ribu murid, atau 0,33 persen dari kebutuhan. “Masih jauh dari target, apalagi bicara soal pemerataan dan kualitas,” kata Ubaid.
English (US) ·