Menkeu Soroti Sikap Pertamina yang tak Kunjung Bangun Kilang Baru

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(Antara/Rivan Awal Lingga)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti PT Pertamina yang hingga kini belum merealisasikan pembangunan kilang baru. Padahal, keberadaan kilang sangat penting untuk menekan ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Menurut catatan Kementerian Keuangan, konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi konsumsi BBM subsidi tercatat naik dari 10.284,4 ribu kiloliter (KL) pada 2024 menjadi 10.639,8 ribu KL pada 2025, atau tumbuh sekitar 3,5%. 

Purbaya menegaskan bahwa sebagian besar BBM, terutama jenis solar dan diesel, masih didatangkan dari impor yang menyebabkan beban subsidi energi terus membengkak.

Sementara, berdasarkan Data Global Trade Tax (GTT), pada Desember 2024, Indonesia mengimpor 475.000 barel bensin per hari, naik 29% dari bulan sebelumnya

"Sudah puluhan tahun kita bergantung pada impor BBM. Sejak dulu, kita tidak pernah benar-benar membangun kilang baru. Padahal, kebutuhan terus meningkat," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara daring, Selasa (30/9).

Ia menambahkan, saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada 2018, ia pernah mendorong Pertamina untuk membangun kilang. Saat itu, Pertamina berjanji akan membangun tujuh kilang dalam lima tahun. Namun hingga kini, realisasi tersebut belum terwujud.

"Mereka janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang enggak ada satu pun," ucap Purbaya.

Untuk itu, Purbaya meminta agar DPR, khususnya Komisi XI, ikut mengawasi Pertamina. Menurutnya, jika proyek-proyek kilang tidak segera dijalankan, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah tegas, termasuk pemotongan anggaran.

"Jangan sampai saya hanya jadi juru bayar subsidi. Saya juga punya kewenangan mengawasi. Saya akan lihat mereka, jalan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau tidak, kita potong uangnya juga," ancamnya. (Ins/E-1)