MEGAWATI Soekarnoputri resmi menjabat kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode kepemimpinan 2025-2030, setelah dikukuhkan dalam Kongres VI PDIP yang dihelat secara tertutup Jumat, 1 Agustus 2025, di Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Menurut Ketua Steering Committee Kongres VI PDIP, Komarudin Watubun, peserta kongres mendesak agar pengukuhan Megawati dilakukan secepatnya. Adapun, kata dia, Megawati tidak dipilih dalam forum kongres ini. “Karena memang sudah terpilih di rakernas kemarin, ini dikukukan kembali,” ujar Komarudin di lokasi kongres, pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden ke-5 RI itu pun telah mengambil sumpah. Dengan demikian, Komarudin melanjutkan, Megawati tinggal menyusun struktur kepengurusan partai.
Perjalanan Megawati Sebagai Ketua Umum PDIP
Dilansir dari laman resmi PDIP Perjuangan, Megawati lahir pada 23 Januari 1947, ia adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Pada 1987, Megawati Soekarnoputri mulai terjun ke dunia politik setelah terpilih sebagai anggota DPR dari PDI. Karier politiknya meroket, dan pada 22 Januari 1993, ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI, menggantikan Soerjadi.
Pada pencalonannya sebagai ketua, Megawati harus menghadapi koflik internal yang cukup intens. PDI, yang telah dibentuk sejak 10 Januari 1973, sering mengalami konflik internal, yang semakin memburuk ketika pemerintahan Orde Baru ikut campur. Perselisihan di dalam PDI semakin panas saat Megawati diusulkan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo pada 2-6 Desember 1993.
Saat itu, pemerintahan Orde Baru melarang dukungan terhadap pencalonan Megawati. Kendati demikian, anggota PDI yang hadir saat itu mengabaikan larangan pemerintah dan secara de facto menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998.
Pada Musyawarah Nasional (Munas) PDI, yang diselenggarakan pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI secara de jure. Namun, karena perselisihan yang belum mereda, dukungan internal PDI tidak sepenuhnya bulat untuk Megawati.
Seperti dilansir Antara, Selasa, 23 Januari 2018, pada awal 1996, rezim Orde Baru mengetahui Megawati bakal dicalonkan sebagai Presiden. Pada akhir 1995, beredar formulir di kalangan Fraksi PDI DPR RI untuk mencalonkan Megawati sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Usulan mencalonkan Megawati itu datang dari Wakil ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Aberson Marle Sihaloho.
DPP PDI pun terpecah. Sebanyak 16 fungsionaris DPP PDI di bawah komando Fatimah Ahmad dengan dukungan pemerintah, berupaya menggelar kongres seperti yang diinginkan 19 DPD dan 215 DPC PDI. Sisa fungsionaris lainnya tetap mendukung Megawati dan menolak kongres.
Pemerintah kembali menugaskan Soerjadi untuk memimpin PDI setelah terpilih secara aklamasi pada Kongres V PDI di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan 20-22 Juni 1996. Satu bulan kemudian Sekretariat DPP PDI yang dikuasai kubu Megawati diambil alih kubu Soerjadi dengan bantuan aparat keamanan hingga meletus kerusuhan Sabtu Kelabu 27 Juli 1996.
Megawati melakukan perlawanan dan tetap memimpin PDI sehingga ada kubu PDI Soerjadi dan PDI Megawati hingga rezim Orde Baru tumbang oleh Gerakan Reformasi seiring dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 20 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.
Pada Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama era reformasi, PDI pimpinan Megawati yang telah berubah nama menjadi PDI Perjuangan (PDIP) memenangi pemilu legislatif. Namun, Sidang Umum MPR 1999 hanya menempatkan Megawati sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Kemudian, pada 23 Juli 2001, Megawati resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan Gus Dur yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR.
Megawati menjadi perempuan pertama yang memimpin partai politik sekaligus perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden RI. Masa jabatannya sebagai presiden berlangsung hingga 20 Oktober 2004, dengan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah Haz, sebagai wakil presiden.
Hingga saat ini PDIP telah melakukan enam kali Kongres. Kongres I PDIP digelar pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2000-2005.
Kongres PDIP ke-4 digelar di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. Lalu Kongres V PDIP di Bali dengan keputusan serupa, Megawati jadi Ketum hingga 2024.
Kini ia kembali menempati posisi pucuk pimpinan partai banteng untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Dengan demikian, Megawati telah menjadi ketua umum partai politik dengan jabatan terlama sejauh ini di Indonesia.