Mantan PM Thaksin lolos dari dakwaan hina monarki Thailand

Tokyo (ANTARA) - Pengadilan Thailand pada Jumat membebaskan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dari tuduhan menghina monarki terkait wawancara tahun 2015 dengan surat kabar Chosun Ilbo Korea Selatan.

Thaksin Shinawatra merupakan ayah dari Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang saat ini sedang menjabat dan juga seorang tokoh berpengaruh di Partai Pheu Thai.

Pengadilan Pidana di Bangkok menyatakan tidak ditemukan cukup bukti bahwa Thaksin menghina monarki, yang melanggar hukum lese majeste (penghinaan terhadap kepala negara) Thailand, serta dapat mengakibatkan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Dalam wawancara tersebut, Thaksin mengkritik anggota dewan penasihat raja karena mendukung kudeta militer tahun 2014 yang menggulingkan pemerintahan sementara setelah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, adik Thaksin, dilengserkan.

Thaksin, yang kini berusia 76 tahun, menjabat sebagai perdana menteri Thailand dari Februari 2001 hingga September 2006, ketika ia digulingkan melalui kudeta militer saat sedang berada di Amerika Serikat.

Selama masa pengasingan sukarela yang dijalaninya, Thaksin divonis secara in absentia atau tanpa kehadiran atas kasus korupsi dan dakwaan lainnya, dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara.

Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus 2023 dan langsung dipenjara. Namun, dia segera dipindahkan ke rumah sakit polisi setelah mengeluhkan sesak di dada dan tekanan darah tinggi.

Setelah Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengurangi hukumannya dari delapan tahun menjadi satu tahun, Thaksin menjalani enam bulan masa tahanan di rumah sakit polisi dan dibebaskan bersyarat pada 18 Februari 2024.

Putusan Jumat ini muncul di tengah kasus yang menimpa Paetongtarn, yang saat ini diskors dari jabatannya karena percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, setelah bentrokan perbatasan pada Mei lalu.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memberikan putusan pada 29 Agustus mengenai apakah dia melanggar ketentuan etika dalam Konstitusi melalui percakapan tersebut.

Sumber: Kyodo

Baca juga: Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand jadi tonggak diplomasi 2025

Baca juga: Kamboja dan Thailand sepakat percepat pemulihan interaksi normal

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.