2 days ago
2
INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak para Kepala Dinas Sosial, Kepala Sekolah Rakyat, dan Koordinator Kab/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah untuk bersama-sama mendukung terselenggaranya Sekolah Rakyat yang lebih baik dan solid. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, DIY, Selasa, 9 September 2025.
"Yang ingin kita lakukan satu koordinasi, agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini terus makin solid, makin baik. Seluruh tantangannya bisa dicarikan solusi," kata Gus ipul.
Menurut dia, penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan yang telah berlangsung di 100 titik pertama telah berlangsung dengan baik. "Alhamdulillah saya ingin sampaikan sekali lagi, secara umum di 100 titik yang sudah beroperasi, baik sekali pelaksananya," kata dia.
Gus ipul pun memastikan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial tidak bisa bekerja sendirian. "Mari kita punya pandangan yang sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ke depan. Kerja bersama itu dampaknya lebih nyata daripada sendiri-sendiri," kata dia di hadapan Para Kadinsos, Kepsek Sekolah Rakyat, dan Koordinator Kab/Kota Program PKH se-DIY dan Jateng.
Gus Ipul menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target yang realistis dalam pengentasan kemiskinan. Yaitu nol persen kemiskinan ekstrem di 2026 dan di bawah 5 persen kemiskinan untuk 2029. "Maka itu saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian mari kita kerja sama, kolaborasi. Kekuatan kita ini pada kolaborasi," kata dia.
Gus Ipul menekankan ada tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus ditindaklanjuti bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para stakeholder lainnya, dalam rangka mencapai target pengentasan kemiskinan. Mandat tersebut terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran Bantuan Sosial.
Presiden melalu Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN mengamanatkan penggunaan data tunggal sebagai acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan, baik di pusat maupun daerah. "Presiden mengingatkan mulai dari data dulu, ketika saya dipanggil untuk dilantik jadi Menteri, dia mengatakan saya andalkan Kementerian Sosial untuk konsolidasi data, tapi yang diberi mandat untuk mengolah data adalah BPS," kata dia.
DTSEN harus menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan, agar pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran. "Maka Kementerian Sosial tidak lagi mengolah data dan daerah juga tidak boleh mengolah data sendiri-sendiri. Tidak boleh lagi Bupati, Gubernur punya data sendiri," kata dia.
Arahan selanjutnya adalah terkait Sekolah Rakyat, berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. "Untuk itu, saya ingin Bapak-Ibu sekalian kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin agar penyelenggaraan sekolah rakyat ini menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan didirikannya sekolah rakyat,” kata Gus Ipul.
Mandat terakhir adalah terkait bansos tepat sasaran, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk subsidi dan bansos di 2025. Namun ditengarai sebagian belum tepat sasaran, sehingga diperlukan komitmen bersama antarpemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. (*)
English (US) ·