Bupatinya Didemo Terkait Kebijakan PBB, Seperti Ini Postur APBD Kabupaten Pati

Kantor Bupati Pati. Foto: FarisFitrianto/Shutterstock

Warga Pati, Jawa Tengah, berdemonstrasi mendesak agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya akibat kebijakan kenaikan 250 persen PBB-P2.

Sebelumnya, Sudewo menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Meskipun sudah meminta maaf dan kebijakan PBB-P2 tersebut kemudian dibatalkan, namun warga Pati tetap berunjuk rasa dan menuntut Sudewo mundur.

Lalu seperti apa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati?

Mengutip laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, pendapatan daerah Kabupaten Pati yang dipatok dalam APBD 2025 senilai Rp 2,87 triliun. Sementara belanja daerahnya Rp 2,94 triliun.

Suasana demo di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Berikut Postur Lengkap APBD Pati 2025

A. Pendapatan Daerah Rp 2,87 triliun

(realisasi hingga 12 Agustus 2025 Rp 1,788 triliun)

1. Penerimaan Asli Daerah atau PAD Rp 548,51 miliar

   (Realisasi Rp 363,02 miliar atau 66,18 persen)

   • Pajak Daerah Rp 255,48 miliar (realisasi: Rp 186,56 miliar atau 73,02 persen)

   • Retribusi Daerah Rp 257,40 miliar (realisasi: Rp 141,82 miliar atau 55,10 persen)

   • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 29,86 miliar (realisasi: Rp 24,03 miliar atau 80,46 persen)

   • Lain-Lain PAD yang sah Rp 5,76 miliar (realisasi: Rp 10,62 miliar atau 184,37 persen)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp Rp 2,189 triliun

   (Realisasi Rp 1,345 triliun atau 61,45 persen)

3. Pendapatan Lainnya Rp 132,22 miliar

   (Realisasi Rp 79,84 miliar atau 60,38 persen)

   • Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 132,22 miliar (realisasi: Rp 79,84 miliar atau 60,38 persen)

B. Belanja Daerah Rp 2,94 triliun

(realisasi Rp 1,69 triliun atau 57,50 persen)

1. Belanja Pegawai Rp 1,34 triliun (realisasi Rp 798,59 miliar atau 59,55 persen)

2. Belanja Barang dan Jasa Rp 613,63 miliar (realisasi Rp 261,46 miliar atau 42,61 persen)

3. Belanja Modal Rp 214,65 miliar (realisasi Rp 115,62 miliar atau 53,86 persen)

4. Belanja Lainnya Rp 770,89 miliar (realisasi Rp 514,82 miliar atau 66,78 persen)

   • Belanja Bagi Hasil Rp 30,80 miliar

   • Belanja Bantuan Keuangan Rp 639,95 miliar (realisasi Rp 480,28 miliar atau 75,05 persen)

   • Belanja Hibah Rp 71,58 miliar (realisasi Rp 29,18 miliar atau 40,76 persen)

   • Belanja Bantuan Sosial Rp 15,91 miliar (realisasi Rp 4,47 miliar 28,12 persen)

   • Belanja Tidak Terduga Rp 12,65 miliar (realisasi Rp 900 juta atau 7,08 persen)

C. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 70 miliar (realisasi Rp 262,19 miliar atau 374,56 persen)

   • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 70 miliar (realisasi Rp 262,19 miliar atau 374,56 persen).