100 sekolah di Pulau Lombok direvitalisasi dengan dana APBN

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Sebanyak 100 sekolah di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan program revitalisasi yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan program revitalisasi sekolah ini tersebar di Pulau Lombok. Dari jumlah 100 sekolah, 40 diantaranya di Kabupaten Lombok Tengah.

Baca juga: Muhaimin Iskandar tegaskan pembangunan sekolah prioritas di Pulau Lombok

"Bantuan revitalisasi sekolah ini mencakup jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK dengan besaran anggaran yang bervariasi, mulai dari Rp500 juta hingga Rp2 miliar, tergantung pada kondisi fisik bangunan sekolah," kata Hadrian Irfani saat menyerahkan bantuan program revitalisasi sekolah di SDN Makam, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu.

Menurutnya, program revitalisasi satuan pendidikan 2025, merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diperjuangkan anggota DPR untuk membantu memperbaiki sarana dan prasarana sekolah serta memperkuat tata kelola, termasuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

"Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong kualitas pendidikan yang lebih merata," ujarnya.

Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok, ia tak lupa menyoroti kondisi beberapa sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, NTB yang memprihatinkan, dimana ada bangunan yang rawan roboh.

"Banyak sekolah di Lombok Tengah yang kondisinya memprihatinkan. Ada bangunan yang kalau disentuh sedikit saja bisa roboh. Situasi ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah," tegas Hadrian Irfani.

Baca juga: Revitalisasi sekolah: Menyelamatkan masa depan anak Indonesia

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Mengingat, sesuai ketentuan, pemda harus mengalokasikan belanja wajib atau mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

"Jadi, jangan hanya fokus memperbaiki jalan atau irigasi. Investasi utama adalah dunia pendidikan," katanya.